Selain dua izin dari pemerintah pusat tersebut, sejumlah perusahaan penyalur ABK juga ada yang berbekal restu dari pemerintah daerah. "Pemerintah daerah sesungguhnya tak berhak mengeluarkan izin terkait dengan perekrutan pekerja migran ke luar negeri," tutur Pujiono. Silang sengkarut perizinan itu, dia sebut, menyebabkan pemerintah tak mengontongi data pasti berapa warganya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.
Menurut dia, kondisi itu juga menyebabkan pemerintah tak bisa memantau proses perekrutan hingga pemberangkatan pekerja migran ke kapal asing.
Padahal untuk bekerja di luar negeri calon pekerja harus dilatih kompetensi kerja yang bakal dijalani. Banyak terjadi, calon ABK tanpa pengalaman melaut tak dibekali pelatihan bekerja di atas kapal diberangkatkan oleh perusahaan penyalur.
Lantaran tanpa pengawasan, agen penyalur juga bisa bebas memainkan kontrak para pekerja migran.
Biasanya calon ABK disodori kontrak di detik-detik jelang keberangatan sehingga dia tak sempat membaca dan mempelajari secara utuh lansung menandatangani. "Karena pemerintah tak ikut memverifikasi persyaratan kontraknya, tak ada yang memastikan sudah memenuhi standar atau tidak," ucapnya. "Kontrak ini menguntungkan ABK atau tidak, tak ada yang memastikan karena pemerintah tak ada di situ."
Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tugas melindungi pahlawan devisa itu merupakan tanggung jawab pemerintah dari tingkat pusat hingga desa. Namun hingga kini banyak ABK yang menjadi korban lantaran upahnya tak dibayar hingga diduga menjadi objek tindak pidana perdagangan orang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengaku selama ini lembaganya tak menutup mata terhadap permasalahan yang dialami ABK tersebut. Dia mengaku telah membentuk satuan tugas penanggulangan pekerja migran unprosedural. "Melibatkan Disnaker, BP2MI, Imigrasi dan Polda," sebut dia.
Sakina menyebut, banyak kasus yang menimpa ABK migran lantaran mereka diberangkatkan tanpa bekal kompetensi. Masalah semakin berkelindan karena ABK bekerja ke luar negeri secara ilegal dan tak tercatat oleh pemerintah. "Kasus-kasus ini karena nonprosedural. Berangkatnya kucing-kucingan," kata dia. Guna menertibkan itu, pihaknya bersama Satgas beberapa kali mendatangi langsung perusahaan penyalur untuk meminta data ABK yang diberangkatkan. "Kami tak dapat data kalau tidak agresif," ujarnya.
Langkah pencegahan, kata Sakina, juga telah dia jalankan dengan mengedukasi masyarakat agar tak gampang tergiur saat ada iming-iming bekerja di kapal asing. Menurut dia, edukasi itu telah disebarkan di seluruh daerah di Jawa Tengah. "Kami melakukan sosialisasi kepada seluruh kades dan lurah di 35 kabupten dan kota untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat," tuturnya.
Polda Jawa Tengah belum memberi tanggapan atas laporan kasus ABK yang hingga kini belum tuntas. Permintaan tanggapan telah disampaikan kepada Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah tapi belum dijawab.
Baca juga: 7 ABK RI Melarikan Diri dari Kapal Korea dengan Cara Berenang, 1 Meninggal
JAMAL A. NASHR
