Koalisi Sipil Tuntut 4 Hal Ini Menyusul Temuan Maladministrasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Prosesi pelantikan Pj. Gubernur Aceh Mayjend TNI Purn. Achmad Marzuki oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna DPRA di Banda Aceh, Rabu 6 Juli 2022. ANTARA/Rahmat Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi sipil telah melayangkan aduan kepada Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi dalam penentuan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Koalisi yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu menilai proses penentuan penjabat kepala daerah tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Aduan ini pun telah direspons oleh Ombudsman RI.

“Kami mengapresiasi Ombudsman RI yang telah memeriksa dan menangani pelaporan kami dengan mengeluarkan hasil pemeriksaan pada 19 Juli 2022 bahwa telah adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri,” kata perwakilan KontraS Adelita Kasih dalam keterangannya, Selasa, 19 Juli 2022.

Berdasarkan pemeriksaan dan temuan Ombudsman RI, maladministrasi tersebut tampak dari sejumlah hal, antara lain tidak diberikannya tanggapan oleh Menteri Dalam Negeri atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan oleh pelapor. Maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah misalnya adanya penyimpangan prosedur dalam pengangkatan yang berasal dari unsur TNI aktif; serta maladministrasi dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai momentum untuk penataan regulasi turunan.

Dikatakan bahwa Ombudsman RI menyatakan pengangkatan penjabat kepala daerah yang ada seolah menjauh dari asas democratic-governance dan ketaatan pada aturan hukum. Hal ini terlihat dari proses pengisian jabatan yang kurang terbuka (kompetisi), transparan (pertimbangan), dan partisipatif (pelibatan stakeholders di daerah).

Ombudsman turut menyimpulkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah melakukan maladministrasi karena tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022 dengan menyusun peraturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

“Dengan demikian, Ombudsman RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dipatuhi secara keseluruhan, termasuk dengan menjalankan amanat-amanat yang tertuang di dalam pertimbangan hukum,” ujarnya.

Dengan adanya temuan maladministrasi oleh Ombudsman RI, sudah seharusnya Menteri Dalam Negeri melakukan pembenahan menyeluruh dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah, mengingat masih banyak penjabat yang akan melaksanakan tugas dan fungsi kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

Atas dasar tersebut, KontraS, ICW, dan Perludem mendesak sejumlah pihak, yaitu Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Menteri Dalam Negeri atas langkah maladministratif yang telah dilakukan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah.

Berikutnya, DPR RI untuk memanggil Tito Karnavian sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas pengangkatan penjabat kepala daerah yang telah terjadi.

Selanjutnya mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk menjadikan temuan maladministrasi dari Ombudsman RI ini sebagai pendorong terbukanya ruang bagi meaningful-participation dalam proses penentuan penjabat kepala daerah.

Terakhir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta segera menyiapkan naskah usulan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja hingga pemberhentian Penjabat Kepala Daerah.

Baca juga: Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Mendagri

MUTIA YUANTISYA






Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

5 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

Kemendagri mencatat rendahnya pendapatan Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022. Salah satu unsur pendapatan adalah pajak yang mencapai 80 persen


Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

9 jam lalu

Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

Ombudsman RI memandang keputusan impor beras berpotensi menimbulkan maladministrasi.


KontraS Sesalkan Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai

13 jam lalu

KontraS Sesalkan Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai

Dari fakta sidang, memang diakui dan dibuktikan adanya pelanggaran HAM berat di Paniai. Tapi sayangnya rantai komando itu tidak bisa dibuktikan.


Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

17 jam lalu

Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

Ombudsman menilai pemerintah belum memenuhi 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras berdasarkan UndaUU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.


Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

1 hari lalu

Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

Realisasi pendapatan DKI Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022 tergolong rendah. DPRD DKI mengkritik target pendapatan terlalu tinggi.


Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

1 hari lalu

Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

Realisasi pendapatan DKI Jakarta masuk lima besar terendah versi Kemendagri. Target pendapatan DKI 2022 senilai Rp 77,44 trilun.


Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

1 hari lalu

Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Kemendagri mencatat pendapatan DKI Jakarta per 2 Desember 2022 baru 75,56 persen. Angka ini tergolong rendah.


Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

1 hari lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

4 hari lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

4 hari lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.