Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Reporter

Editor

Amirullah

Massa menampilkan poster sindiran untuk pemerintah saat menggelar aksi di sekitar Istana Bogor, Rabu, 6 Juli 2022. Aliansi Bogor tolak RKUHP yang terdiri dari berbagai universitas kota Bogor, kembali menggelar aksi dengan tuntutan dibukanya draft RKUHP terbaru. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.

"Ini akan membawa potensi lebih banyak jurnalis ke jeruji besi," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ika Ningtyas dalam konferensi pers, Senin, 18 Juli 2022.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan kembali draf RKUHP kepada pemerintah. Pengesahan di paripurna sedianya akan digelar awal Juli, tapi akhirnya tertunda karena DPR sudah masuk masa reses.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tak yakin bahwa RKUHP bisa disahkan sesuai target Juli 2022. Dia mengatakan waktu yang dimiliki untuk pemerintah menyerahkan draf, hingga pengesahan terlalu pendek.

“Kita tahu bersama bulan Juli ini tinggal 9 hari lagi,” kata Eddy panggilan dari Edward Omar Sharif Hiariej dalam diskusi RKUHP, Kamis, 23 Juli 2022.

Eddy mengatakan DPR akan memasuki masa reses pada 7 Juli 2022. DPR baru masuk kembali pada 16 Agustus 2022. “Kalau dilihat kurang dari 2 minggu masa reses, rasanya belum disahkan pada bulan Juli ini,” kata Eddy.

Pasal-pasal Pengancam Pers

Ika kemudian menjelaskan pasal-pasal di RKUHP, seperti pasal penghinaan presiden dan berita bohong, secara langsung berkaitan dengan kerja jurnalis. Ia mencontohkan pasal penghinaan presiden yang merupakan pasal warisan kolonial. 

Padahal, kata dia, pasal ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. "Secara eksplisit sudah menjelaskan kalau pasal ini tak lagi relevan dengan prinsip negara hukum, dapat mengurangi kebebasan," kata dia.

Akan tetapi di dalam RKUHP, pasal penghinaan presiden ini justru dimunculkan kembali. Ika kemudian mencontohkan kasus di tahun 2003, saat itu Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dalam kasus pencemaran nama baik Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Ini sudah ada presedennya," kata Ika. Bagaimana kemudian kritik di media massa, kemudian disalahgunakan menjadi pencemaran nama baik. Sehingga Ika menyebut tidak menutup kemungkinan kalau RKUHP ini disahkan, maka semakin banyak jurnalis yang divonis serupa. 

Berikutnya yaitu pasal berita bohong, yang sangat rawan disalahgunakan pihak tertentu seperti polisi. Dua tahun terakhir, AJI mencatat berbagai kasus karya jurnalistik yang sudah melewati proses verifikasi yang ketat. Tapi kemudian justru dilabeli hoaks atau berita bohong oleh polisi.

"Bayangkan pasal ini masuk RKUHP, besok-besok akan semakin banyak berita yang muatan kritik, semakin mudah dilabeli hoaks," kata Ika.

Menerabas Kebebasan Pers

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zukifli menegaskan kembali prinsip dasar dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa pers tidak boleh dibredel dan diberi wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. "Jadi self regulatory," kata Azul, sapaannya.

UU Pers, kata Azul, adalah satu-satunya UU tak punya turunan Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri (PM). Aturan turunan dari UU Pers diatur lewat Peraturan Dewan Pers, yang diatur oleh komunitas pers sendiri lewat konstituen yang bergabung di dalamnya.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli dan Ahmad Djauhar menerima Livi Zheng dalam mediasi pemberitaan yang dimuat di situs Tirto.id dan Geotimes, Senin, 9 September 2019. Foto: Istimewa

Konsekuensi lain dari prinsip tersebut adalah UU Pers diberikan status lex specialis. Artinya, pers mengambil wewenang di dalam dirinya sendiri dan bisa mengabaikan aturan-aturan lain. "Sepanjang persoalan yang dipersoalkan ada di dalam aturan Dewan Pers," kata dia.

Azul mencontohkan persoalan masyarakat yang protes soal akurasi sebuah berita. Karya jurnalistik tersebut tidak dibawa ke polisi atau ke pengadilan, melainkan ke Dewan Pers untuk dimediasi.

Masyarakat yang mempersoalkan produk jurnalistik akan dimediasi dengan pers yang membuat karya. Hukumnya pun berupa etik, bukan pidana. "Saya kira itu prinsip dasar yang mesti kita tegaskan kembali," kata dia.

Sedangkan, kata dia, RKUHP yang hari ini dibahas adalah sebuah intervensi yang sangat serius terhadap kemandirian pers dan sifat lex spesialis UU Pers. "Ada sejumlah hal yang jika UU ini jadi disahkan, itu akan menerabas atau berpotensi mengancam kebebasan pers," kata dia.

Setali tiga uang dengan Ika, Azul mencontohkan berita yang tidak lengkap yang bisa ditafsirkan sebagai penyebaran berita bohong. Ia menjelaskan bahwa dalam proses liputan berita, berita lengkap itu tidak ada. "Kalaupun ada baru belakangan sekali," kata dia.

Sebab poin yang dikejar dan diupayakan pers adalah sebuah kebenaran jurnalistik, bukan kebenaran hukum. "Kebenaran jurnalistik beda dengan kebenaran hukum. Tujuannya untuk memberitahukan ke publik, bukan menghukum orang yang ditulis. Hukum pada orang ditulis itu bukan urusan pers," kata dia.

Menagih Draf Asli RKUHP






Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

5 hari lalu

Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

Finlandia turun ke urutan kelima dari peringkat kebebasan pers global, sebagian karena kasus wartawan ini.


Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

7 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.


Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

7 hari lalu

Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif teror bom terhadap jurnalis senior Papua Victor Mambor.


Mengapa PDIP Adukan 2 Media Milik Surya Paloh ke Dewan Pers?

8 hari lalu

Mengapa PDIP Adukan 2 Media Milik Surya Paloh ke Dewan Pers?

Disinyalir memberitakan informasi yang berpihak pada parpol tertentu, 2 media yang dipimpin Surya Paloh dilaporkan PDIP. Apa tanggapan Dewan Pers?


PDIP Adukan 2 Media ke Dewan Pers, Minta Pers Tak Boleh Jadi Alat Propaganda Parpol

10 hari lalu

PDIP Adukan 2 Media ke Dewan Pers, Minta Pers Tak Boleh Jadi Alat Propaganda Parpol

Dua media yang tergabung dalam Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh diadukan ke Dewan Pers.


Adukan Dua Media ke Dewan Pers, PDIP: Serangan ke Kehormatan Ketum dan Partai

11 hari lalu

Adukan Dua Media ke Dewan Pers, PDIP: Serangan ke Kehormatan Ketum dan Partai

Yanuar mengatakan pengaduan dua media sudah dilaporkan kepada Megawati melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun pengurus DPP.


Yasonna Laoly Cs Konsultasi ke Dewan Pers soal Pemberitaan HUT Ke-50 PDIP

12 hari lalu

Yasonna Laoly Cs Konsultasi ke Dewan Pers soal Pemberitaan HUT Ke-50 PDIP

PDIP berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers.


Ketua Dewan Pers Bilang Kemerdekaan Pers Perlu Dukungan Semua Pihak

15 hari lalu

Ketua Dewan Pers Bilang Kemerdekaan Pers Perlu Dukungan Semua Pihak

Menurut Dewan Pers, kemerdekaan pers membutuhkan iklim keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, masyarakat berani, penegak hukum yang responsif.


Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

17 hari lalu

Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Sebelum di Dewan Pers, Ninik Rahayu pernah menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya sebagai Komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman RI.


Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Gantikan Azyumardi Azra

19 hari lalu

Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Gantikan Azyumardi Azra

Ninik Rahayu terpilih menggantikan Azyumardi Azra sebagai Ketua Dewan Pers berdasarkan rapat pleno.