Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Lahan Toba Pulp Lestari, Warga Simalungun Dikabarkan Bentrok dengan Polisi

image-gnews
Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikabarkan bentrok dengan aparat kepolisian pada Senin malam, 18 Juli 2022.

Bentrokan dengan aparat itu dikabarkan terjadi setelah warga desa berusaha memblokir jalan masuk ke lahan yang merupakan wilayah adat Desa Sihaporas. Lahan itu disebut milik PT Toba Pulp Lestari.

Lahan adat Desa Sihaporas kata salah satu warga bernama Jhonny Ambarita, sudah dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak 1800-an. "Kami sudah 11 generasi berada di sini," kata dia kepada Tempo.

Namun, sambung Ambarita, lahan adat tersebut diambil PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masuk bagian konsesi lahan di Kabupaten Simalungun.

Puncaknya, ujar Jhonny, sekitar pukul 19.30 WIB malam ini ratusan warga Desa Sihaporas memasang patok tanda lahan Desa Sihaporas milik keturunan Marga Ambarita. Sejak Kamis, 14 Juli 2022 lalu, kata Jhonny Ambarita, pemuda adat Sihaporas  bersiaga dengan memblokir jalan agar truk pengangkut  kayu milik PT TPL tak memasuki lahan itu.

Dia mengatakan, lokasi pemblokiran jalan berada di Buntu Pengaturan Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun.

"Karena warga melarang truk TPL masuk ke wilayah adat, tadi dua puluhan truk dan mobil polisi datang dan memukul warga. PT TPL  menuduh masyarakat adat sebagai pembakar hutan pinus, menuduh pemuda adat memasang paku di jalan, dan mengatakan tanah adat yang dijaga oleh masyarakat adat Sihaporas bukanlah tanah leluhur," kata Jhonny.

Dia mengatakan, bentrok tak terhindarkan dan salah satu warganya ada yang terluka di leher.

Staf Humas PT TPL Dedy Armaya mengatakan, sejak pekan lalu truk TPL akan memanen eukaliptus di wilayah Aek Nauli, Simalungun. "Truk TPL dihadang warga dan disebar ranjau paku. Tiga truk TPL terguling karena kena ranjau paku," kata Dedy kepada Tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PT TPL kemudian meminta pengamanan dari kepolisian setempat. "Kami menyayangkan  bentrokan yang terjadi malam ini. Kami berusaha merangkul warga, namun warga menggunakan cara kekerasan menghadang truk TPL," kata Dedy.

Polisi Bantah Ada Bentrokan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi membantah terjadinya bentrokan. Menurut Hadi, Senin, 18 Juli 2022, pukul 14.37 WIB, piket Polres Simalungun menerima pengaduan adanya karyawan TPL disandera warga Sihaporas.

Selanjutnya atas informasi tersebut, Kapolres Simalungun memerintahkan Kapolsek Sidamanik dan anggota Reserse untuk mengecek lokasi kebenaran informasi tersebut di PT TPL Sektor Aek Nauli tepatnya di B 533 Pembibitan eukaliptus ( Paul Klek ) PT TPL Sektor Aek Nauli.

Hadi mengatakan, polisi menemukan adanya penutupan menuju area tersebut oleh kelompok warga. Penutupan dilakukan dengan menebang pohon pinus. Dia mengatakan, ada satu mobil angkutan eukaliptus milik PT TPL Sektor Aek Nauli yang tidak bisa diambil karena masyarakat mengusir pengemudinya.

"Termasuk polisi yang mencoba menenangkan massa yang membawa parang dan kayu berduri. Massa yang terdiri dari ibu-ibu dan laki-laki itu mengusir anggota polisi dari TKP," kata Hadi.

Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, kata Hadi, karena jumlah personil polisi sekitar 20 orang serta menghindari kontak fisik anggota mundur dan meninggalkan lokasi."Jadi tidak ada bentrok," kata Hadi. 

SAHAT SIMATUPANG

Baca juga: Cerita Aktivis soal Reaksi Jokowi Saat Diminta Tutup Toba Pulp Lestari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Warga Kebon Sirih Minta BPK Audit Jalan Gang X yang Diincar MNC Group

12 hari lalu

Kondisi Jalan Kebon Sirih Timur Gang 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November 2023. Gang ini menjadi lokasi konflik lahan yang terjadi antara warga setempat dan MNC Group. Tembok pembatas menjulang dan memisahkan antara jalan umum yang bisa diakses warga dan kawasan properti MNC Group. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Alasan Warga Kebon Sirih Minta BPK Audit Jalan Gang X yang Diincar MNC Group

Warga Kebon Sirih meminta BPK untuk mengaudit pengambilalihan jalan MHT di Gang X Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang diincar MNC Group. Ini alasannya.


Warga Kebon Sirih bakal Bersurat ke BPK Minta Jalan Gang X yang Diincar MNC Group Diaudit

15 hari lalu

Suasana Jalan MHT X Kebon Sirih Timur, Menteng, Jakarta Pusata yang akan diambil alih MNC Group. Dok istimewa
Warga Kebon Sirih bakal Bersurat ke BPK Minta Jalan Gang X yang Diincar MNC Group Diaudit

Warga Kebon Sirih akan bersurat ke BPK RI sehubungan dengan jalan MHT Gang X yang diincar anak usaha MNC Group.


Penampakan Gang 10 yang Jadi Rebutan Warga dan MNC Group, Jalan Pintas Menuju Stasiun Gondangdia

20 hari lalu

Kondisi Jalan Kebon Sirih Timur Gang 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November 2023. Gang ini menjadi lokasi konflik lahan yang terjadi antara warga setempat dan MNC Group. Tembok pembatas menjulang dan memisahkan antara jalan umum yang bisa diakses warga dan kawasan properti MNC Group. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Penampakan Gang 10 yang Jadi Rebutan Warga dan MNC Group, Jalan Pintas Menuju Stasiun Gondangdia

Begini penampakan jalan MHT di Gang 10, Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang menjadi rebutan warga sekitar dan MNC Group. Jalan itu milik Pemprov DKI.


Kasus Penembakan di Bekasi Dipicu Konflik Tanah, Ada Hubungannya dengan John Kei dan Nus Kei?

25 hari lalu

Sembilan pelaku dari 2 kelompok yang terlibat penembakan di Kota Bekasi ditampilkan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin, 6 November 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Kasus Penembakan di Bekasi Dipicu Konflik Tanah, Ada Hubungannya dengan John Kei dan Nus Kei?

Kasus penembakan antarkelompok John Kei vs Nus Kei dipicu konflik tanah di Makuku Tenggara. Penembakan tersebut terjadi di Bekasi pada 29 Oktober 2023


BPN Bogor Runut Lahan Konflik TNI AU Vs Warga Rumpin dari Eigendom, Tak Pakai Dokumen Girik

44 hari lalu

Warga Desa Sukamulya, Rumpin, Bogor, memasang spanduk menolak klaim TNI AU atas kepemilikan tanah 1000 hektare. Foto: Forum Masyarakat Desa Sukamulya
BPN Bogor Runut Lahan Konflik TNI AU Vs Warga Rumpin dari Eigendom, Tak Pakai Dokumen Girik

BPN Bogor saat ini tengah mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti untuk menyelesaikan konflik lahan antara TNI Vs warga Rumpin.


Setelah Referendum Akui Aborigin Gagal, PM Australia Cari Cara Baru

45 hari lalu

PM Australia  Anthony Albanese bersama masyarakat Aborigin. (Twitter/@AlboMP)
Setelah Referendum Akui Aborigin Gagal, PM Australia Cari Cara Baru

PM Australia Albanese mengatakan akan mencari cara baru agar keberadaan masyarakat adat Aborigin diakui setelah melalui referendum gagal


Anthony Albanese Akui Kesalahan atas Kegagalan Referendum Masyarakat Adat

46 hari lalu

Seorang pria memperlihatkan kaus dengan pesan bertuliskan
Anthony Albanese Akui Kesalahan atas Kegagalan Referendum Masyarakat Adat

Anthony Albanese menerima kesalahannya atas kegagalan pertanyaan referendum mengenai pengakuan masyarakat adat yang dapat melemahkan otoritasnya.


Hasil Referendum: Warga Australia Menolak Akui Keberadaan Penduduk Asli

47 hari lalu

Para pemilih berjalan melewati tanda Pilih 'Ya' dan Pilih 'Tidak' di Gedung Parlemen Australia Lama, selama referendum The Voice di Canberra, Australia, 14 Oktober 2023. REUTERS/Tracey Nearmy
Hasil Referendum: Warga Australia Menolak Akui Keberadaan Penduduk Asli

Lebih dari 60% warga Australia memilih "Tidak" dalam referendum penting untuk mengakui masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres.


Australia Gelar Referendum Bersejarah Hak-hak Masyarakat Adat, Terancam Gagal

48 hari lalu

PM Australia Anthony Albanese, dikelilingi oleh anggota Kelompok Kerja Referendum Bangsa Pertama, dalam konferensi pers di Gedung Parlemen di Canberra, 23 Maret 2023. Gambar AAP/Lukas Coch via REUTERS
Australia Gelar Referendum Bersejarah Hak-hak Masyarakat Adat, Terancam Gagal

Warga Australia bersiap untuk menolak hak dan pengakuan yang lebih besar bagi masyarakat adat


Pertama Kalinya Tanah Ulayat di Sumatera Barat Dapat Sertifikat, Hadi Tjahjanto Blak-blakan Cerita Prosesnya

51 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Nanny dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana (kanan), seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu tujuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara pada tahun 2023, selain Kementerian ATR/BPN bersama KPK berkomitmen melalui transparasi tata ruang sebagai bagian pencegahan korupsi perizinan. TEMPO/Imam Sukamto
Pertama Kalinya Tanah Ulayat di Sumatera Barat Dapat Sertifikat, Hadi Tjahjanto Blak-blakan Cerita Prosesnya

Hadi Tjahjanto menceritakan proses hingga akhirnya, untuk pertama kalinya negara menyerahkan HPL tanah ulayat masyarakat adat Tanah Datar.