Payung Hukum Pemilu 2024 untuk 3 DOB Papua Belum Diputuskan, DPR Janji Tampung Masukan Publik

Reporter

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah belum memutuskan format payung hukum yang akan dibuat untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pembentukan tiga daerah otonomi baru atau DOB Papua. Komisi II DPR berjanji akan menampung usulan berbagai elemen masyarakat dalam hal tersebut.

"Belum pernah ada kata putus, belum pernah ada pembicaraan resmi berkaitan dengan solusi menyikapi adanya 3 DOB ini, karena itu tergantung kesepakatan antara DPR dan pemerintah serta mendengar masukan berbagai elemen masyarakat. Semua masukan akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat dengan pemerintah usai reses nanti," ujar anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Juli 2022.

Politikus PAN itu menyebut, komisinya memang sudah melakukan diskusi internal dan mayoritas cenderung sepakat dengan opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) saja. Kata dia, Komisi II memiliki banyak pertimbangan tidak memilih opsi revisi UU Pemilu. Di antaranya, kata dia, revisi undang-undang membutuhkan waktu lama. Alasan lainnya, DPR khawatir pembahasan revisi UU Pemilu bisa melebar kemana-mana seperti parliamentary threshold, presidensial threshold, dan sebagainya.

"Jadi kalau lewat revisi undang-undang, belajar dari pengalaman, itu memakan waktu yang panjang dan bisa juga mengular kepada hal-hal di luar konteks. Padahal kita membutuhkan segera alas hukum supaya tiga DOB Papua ini bisa ikut menjadi peserta pemilu," tuturnya.

Kendati demikian, ujar dia, usulan DPR ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah usai reses atau setelah pembukaan masa sidang 16 Agustus 2022.

"Pemerintah tentu punya simulasi dan ancang-ancang sendiri. Nanti kami duduk bersama mencari titik temu solusi mana yang paling tepat dan akomodatif. Kami juga membuka ruang masukan dari berbagai elemen masyarakat," tuturnya.

Sejumlah pegiat pemilu dan pakar hukum menyarankan pemerintah dan DPR memilih opsi revisi terbatas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengakomodasi penambahan daerah pemilihan setelah terbentuknya tiga provinsi baru di
Papua.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut opsi tersebut lebih baik dan demokratis. Revisi terbatas UU Pemilu dianggap memungkinkan publik dan pemangku kepentingan, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, untuk berpartisipasi dalam proses perubahan undang-undang. Berbeda dengan opsi Perpu yang menjadi kewenangan eksklusif presiden.

Pertimbangan lain, kata dia, penataan jumlah kursi parlemen dan daerah pemilihan tak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, DPR, dan partai politik. KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat sipil peduli pemilu, serta publik seharusnya ikut dilibatkan dalam perubahan aturan pemilu tersebut.

"Kursi dan dapil bukan cuma menyangkut kepentingan partai politik, tapi harus mengakomodasi aspirasi masyarakat serta pemenuhan prinsip keterwakilan yang adil dan proporsional," ujarnya.

Peneliti dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, sependapat dengan Titi. Hadar berpendapat revisi UU Pemilu lebih tepat dibanding menerbitkan Perpu Pemilu. Alasannya, Perpu hanya bisa diterbitkan dalam situasi darurat.

"Memangnya situasi saat ini sudah darurat? Kan pembentukan DOB Papua disengaja," kata Hadar.

la mengatakan semestinya DPR dan pemerintah sejak awal sudah mempertimbangkan risiko pembentukan tiga provinsi baru di saat tahapan pemilu sudah berjalan. Pembentukan provinsi baru pasti mengganggu tahapan pemilu dan konsekuensinya adalah perubahan UU Pemilu. Menurut Hadar, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perpu Pemilu, karena opsi merevisi UU Pemilu secara terbatas masih mungkin dilakukan.

DEWI NURITA | IMAM HAMDI






KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

5 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

9 jam lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

13 jam lalu

Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan 10 tahun tabrakan terus.


Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

17 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

2 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

2 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.