Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Reporter

Cendekiawan Azyumardi Azra terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025. Foto: Arif Zulkifli

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers mengkritisi sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.

“Rancangan KUHP ini mengandung banyak sekali ancaman atau bahaya terhadap kebebasan pers, kebebasan bermedia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya,” kata Azyumardi saat konferensi pers di Kantor Dewan Pers, Jumat, 15 Juli 2022.

Dewan Pers telah mempelajari draf RKUHP terbitan 4 Juli 2022 yang saat ini beredar. Azyumardi mengatakan, bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah poin keberatan terhadap RKUHP.

Namun setelah melihat draf final tahun ini, tidak ada perubahan seperti apa yang pernah disampaikan. Dewan Pers menyatakan beberapa pasal mesti dihapus karena mengancam kemerdekaan pers dan karya jurnalistik, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berikut pasal-pasal yang dimaksud bisa mengancam kemerdekaan pers.

  1. Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara.
  2. Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Beleid ini perlu dihapus karena jelmaan dari ketentuan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

  1. Pasal 240 dan 241 Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang sah, serta Pasal 246 dan 246 soal penghasutan untuk melawan penguasa umum.

Pada pasal-pasal tersebut harus dihapus karena bersifat karet, Dewan Pers merujuk pada kata “penghinaan” dan “hasutan”.

  1. Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong.
  2. Pasal 280 Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan.
  3. Pasal 302-304 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan.
  4. Pasal 351 dan 352 Tindak Pidana terhadap Penghinaan Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
  5. Pasal 440 Tindak Pidana Penghinaan soal pencemaran nama baik.
  6. Pasal 437, 443 Tindak Pidana Pencemaran.

Adanya deretan pasal-pasal tersebut, Dewan Pers berharap agar DPR RI dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Supaya proses penyusunan RKUHP ini memberikan kesempatan luas bagi seluruh masyarakat untuk memberi beragam saran dan kritik.

Azyumardi mengatakan, Dewan Pers tidak menolak revisi KUHP saat ini untuk menghilangkan aturan kolonial. Namun menurutnya mesti dilakukan keterbukaan seluas-luasnya.

Baca: Amnesty Minta DPR dan Kemenkumham Ikuti Arahan Jokowi Soal RKUHP






Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

17 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

18 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

Presiden Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Ia sebelumnya bicara soal kebebasan pers menjelang pemilu.


Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

2 hari lalu

Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

Jokowi menggelar pertemuan dengan Dewan Pers di Istana Negara hari ini


Dewan Pers Sesalkan Kekerasan terhadap Wartawan di Maluku dan Bengkulu

3 hari lalu

Dewan Pers Sesalkan Kekerasan terhadap Wartawan di Maluku dan Bengkulu

Dewan Pers meminta agar seluruh pihak menghargai kerja-kerja jurnalistik. Dewan Pers tidak bisa melakukan toleransi terhadap kekerasan tersebut.


Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

12 hari lalu

Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

Finlandia turun ke urutan kelima dari peringkat kebebasan pers global, sebagian karena kasus wartawan ini.


Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

14 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.


Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

14 hari lalu

Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif teror bom terhadap jurnalis senior Papua Victor Mambor.


Mengapa PDIP Adukan 2 Media Milik Surya Paloh ke Dewan Pers?

15 hari lalu

Mengapa PDIP Adukan 2 Media Milik Surya Paloh ke Dewan Pers?

Disinyalir memberitakan informasi yang berpihak pada parpol tertentu, 2 media yang dipimpin Surya Paloh dilaporkan PDIP. Apa tanggapan Dewan Pers?


PDIP Adukan 2 Media ke Dewan Pers, Minta Pers Tak Boleh Jadi Alat Propaganda Parpol

17 hari lalu

PDIP Adukan 2 Media ke Dewan Pers, Minta Pers Tak Boleh Jadi Alat Propaganda Parpol

Dua media yang tergabung dalam Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh diadukan ke Dewan Pers.


Adukan Dua Media ke Dewan Pers, PDIP: Serangan ke Kehormatan Ketum dan Partai

18 hari lalu

Adukan Dua Media ke Dewan Pers, PDIP: Serangan ke Kehormatan Ketum dan Partai

Yanuar mengatakan pengaduan dua media sudah dilaporkan kepada Megawati melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun pengurus DPP.