Bertemu Tim Khusus Kasus Polisi Tembak Polisi, Komnas HAM akan Bekerja Sesuai Fungsi

Reporter

Editor

Amirullah

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang juga Ketua tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendalami kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Bharada E di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Juli 2022. Kedatangan Wakapolri untuk melakukan pertemun dengan Komnas HAM terkait kasus kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Bharada E. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan kedatangan Tim Khusus Kasus polisi tembak polisi yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk berdiskusi penanganan kasus yang menewaskan Brigadir J. Menurutnya, Komans HAM akan bekerja sesuai UU Nomor 39/1999 tentang HAM.

“Tujuan dari teman-teman dari Mabes Polri yang dipimpin Pak Wakapolri adalah untuk kembali mendiskusikan mengenai kordinasi antara tim khusus yang dibentuk Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri, dan tim yang dimilik Komnas Ham,” katanya dari Gedung Komnas HAM, Jumat, 15 Juli 2022.

Dalam kesepakatan awal, kata Taufan, pihaknya dengan Mabes Polri bertugas sesuai dengan peran masing-masing lembaga. “Kami kemarin sepakat, masing-masing jalan sesuai tugas fungsinya, sesuai mandat UU yang ada,” ujarnya.

Komnas HAM melakukan pemantaan penyelidikan dan monitoring terhadap proses penegakan hukum. “Kebetulan sekarang ada peristiwa yang menarik perhatian banyak masyarakat, bahkan menarik perhatian Pak Presiden. Maka kemudian kami bertemu secara resmi antara pihak kepolisian dengan Komnas HAM.

Dalam pembicaraannya dengan Wakapolri, kata Taufan, tidak ada pembahasan khusus lantaran Komnas HAM dan Polri sudah beberapa kali bekerja sama untuk kasus serupa.

“Sudah berkali-berkali sebenarnya Komnas HAM dan Polri melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip seperti ini. Dulu ada peristiwa Mei 2019, di mana ada tim yang dibentuk di Polri dan Komnas, melakukan pekerjaaan dan tugas masing-masing, ada mekanisme koordinasi yang intensif,” ujarnya.

Dia mencontohkan peristiwa KM 50 soal penembakan laskar FPI pengawal Rizieq Shihab. “Dengan pola berbeda, Komnas HAM melangkah lebih jauh sampai pada tingkat melakukan pengujian data, pencarian barang bukti, dan lain-lain, serta pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian, hasilnya diberikan kepada Mabes Polri,” ucapnya.

Hasil tersebut, kata dia, sebagai kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Menurutnya, pola seperti ini bukan suatu pola yang baru, sehingga antar kedua lembaga tidak terlalu lama bicara dalam pertemuan hari ini.

Dia mengatakan, kedua lembaga sepakat bahwa Komnas HAM nantinya akan berjalan dengan tugas fungsinya, sementara tim yang dipimpin oleh Komjen Gatot Eddy juga jalan sendiri.

“Tapi kami juga akan bekerja berkoordinasi untuk hal-hal tertentu yang kami pikir perlu. Contohnya, manakala Komnas HAM butuh data forensik mendalam, tentu kami akan minta bahan yng ada di tim kepolisian dan hal-hal lain,” ujarnya.

Baca: Ungkap Kasus Penembakan di Rumah Ferdy Sambo, Tim Khusus: Kami Bekerja Transparan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

30 menit lalu

Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Komnas HAM akan menemui korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapatkan informasi yang utuh.


Propam Periksa 18 Polisi yang Pegang Senjata Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

4 jam lalu

Propam Periksa 18 Polisi yang Pegang Senjata Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Diduga karena terkena gas air mata, suporter panik dan berusaha keluar Stadion Kanjuruhan.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

6 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

13 jam lalu

Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan jaksa yang menutaskan berkas Ferdy Sambo


Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

1 hari lalu

Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

Reformasi, kata Mahfud MD, terutama menyangkut masalah kultural, seperti hedonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian.


Setengah Hati Mengusut Kasus Turunan Ferdy Sambo Cs

1 hari lalu

Setengah Hati Mengusut Kasus Turunan Ferdy Sambo Cs

Sejumlah kasus turunan Ferdy Sambo masih menjadi misteri. Mulai dari Konsorsium 303 hingga keterlibatan 3 kapolda.


Kejagung: Jaksa Penuntut Kemungkinan Akan Tahan Putri Candrawathi

1 hari lalu

Kejagung: Jaksa Penuntut Kemungkinan Akan Tahan Putri Candrawathi

Kejaksaan Agung menyebut penahanan Putri Candrawathi ini dilakukan untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti.


Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

Komnas HAM telah mengantongi sejumlaah fakta soal Tragedi Kanjuruhan. Mereka akan terjun ke Malang pada Senin besok, 3 Oktober 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

1 hari lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.