ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

Reporter

Editor

Amirullah

Sidang pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, disiarkan melalui layar monitor, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022, dari PT Pertamina (Persero). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengabulkan permintaan undur diri mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, semestinya presiden menunggu hasil sidang kode etik Dewan Pengawas KPK lebih dulu.

“Mestinya presiden mengetahui bahwa saudari Lili saat ini sedang disidang di Dewan Pengawas, harusnya dia tidak langsung menerbitkan Keppres. Namun menunggu proses persidangan kode etik tersebut,” tuturnya saat ditemui di Gedung KPK lama, Jumat, 15 Juli 2022.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang KPK ada salah satu syarat pemberhentian pimpinan KPK. Kurnia menyebut di dalamnya bukan hanya soal pengunduran diri, tapi ada klausul perbuatan tercela.

ICW menganggap semestinya dugaan penerimaan gratifikasi oleh Lili harus dibuktikan lebih dulu. Kemudian presiden bisa mempertimbangkan keputusan yang tepat untuk mantan Wakil Ketua KPK tersebut. “Bukan dengan alasan pengunduran diri, melainkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela,” ujar Kurnia.

Permintaan Lili Pintauli Siregar yang telah dikabulkan oleh Jokowi pada 11 Juli 2022 dinilai kurang tepat. Kurnia juga menganggap presiden kurang mengikuti perkembangan isu yang ada di dalam lembaga antirasuah itu.

“Jadi penetapan pengguguran persidangan kode etik karena terbitnya Keppres tersebut, maka saudari Lili hingga detik ini tidak terbukti soal penerimaan gratifikasinya. Itu yang menjadi sangat janggal,” kata Kurnia.

Maka dari itu, dugaan gratifikasi atau upaya suap kepada Dewan Pengawas KPK oleh Lili masih abu-abu. Publik pun dianggap tidak bisa mengetahui kelanjutan soal itu secara terang.

ICW memandang tidak ada gunanya lagi melanjutkan pemeriksaan kepada orang-orang terkait Lili, sedangkan mantan Wakil Ketua KPK tersebut sudah tidak aktif lagi. “Tidak ada gunanya bagi kami,” ujar Kurnia.

Sebelumnya, Lili Pintauli Siregar diduga melanggar kode etik karena menerima tiket MotoGP 2022 Mandalika dan mendapatkan fasilitas akomodasi melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Belakangan Lili Pintauli mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Saat sidang etik berlangsung, Lili menyerahkan Keppres yang berisi pengabulan Presiden soal permintaan pengunduran dirinya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Dewas Tolak Laporan Dugaan Konflik Kepentingan Lagu Mars KPK Bikinan Istri Firli

4 jam lalu

Dewas Tolak Laporan Dugaan Konflik Kepentingan Lagu Mars KPK Bikinan Istri Firli

Dewas menilai tidak menemukan benturan kepentingan dalam pemilihan lagu mars KPK bikinan istri Firli Bahuri.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

2 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

3 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

3 hari lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 hari lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

4 hari lalu

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

Laporan diajukan setelah Paulus mensomasi 2 x 24 jam ke tim kuasa hukum usai dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

4 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

4 hari lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

4 hari lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.