ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

Reporter

Editor

Amirullah

ICW gelar aksi kecil-kecilan dengan tema Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK, menanggapi soal sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar, Jumat, 15 Juli 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch gelar aksi merespons sikap Dewan Pengawas KPK yang menggugurkan sidang kode etik mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya menyoroti celah sidang etik jika insan KPK ada yang bermasalah.

“Kalau kondisi ini terus-menerus dipertahankan oleh Dewan Pengawas, maka kalau ada insan KPK yang melanggar kode etik atau dia sudah tahu putusannya akan tiba pada sanksi berat, ringan, atau sedang, dia bisa langsung mengundurkan diri,” ujarnya saat ditemui di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022.

Menurut Kurnia, cara tersebut bisa menjadi jalan pintas untuk pencucian dosa. Ketika insan KPK bermasalah, maka pengunduran diri bisa ditempuh ketika tersandung terkait etik.

Kurnia mengatakan, perlunya pemahaman bagi Dewas KPK untuk penyelenggaraan sidang etik. Dia pun menyarankan agar ke depannya surat pengunduran diri diterima ketika insan yang bermasalah selesai disidang.

“Sebenarnya bukan perubahan aturan, tapi perubahan mindset dari Dewan Pengawas untuk lebih memahani bagaimana sebenarnya praktik ideal penyelenggaraan persidangan dugaan pelanggaran kode etik,” tutur Kurnia.

Siang tadi, ICW menggelar aksi dengan membawa foto para anggota Dewan Pengawas KPK dan sebuah ember berwarna hijau. Tertulis judul besar “Balsem Antimasuk Angin” dengan tiga poin narasi. Sekitar 5 orang terlibat dalam aksi kecil-kecilan tersebut.

Pertama, meringankan gejala akal-akalan Dewan Pengawas KPK, dan kedua, membantu meredakan putusan plin-plan Dewan Pengawas KPK. “Membantu meningkatkan integritas Dewan Pengawas KPK,” tulis poin ketiga pada ember tersebut.

Seseorang yang memegang ember mengenakan kaus warna putih, celana panjang coklat, dan bertopeng wajah anggota Dewan Pengawas KPK. Bagian belakang kaus ditempeli stiker garis merah seperti tanda kulit badan belakang yang dikerok.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

17 jam lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

3 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Dewas KPK Ogah Campur Tangan Pengusutan Kasus Formula E

19 hari lalu

Dewas KPK Ogah Campur Tangan Pengusutan Kasus Formula E

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan hal tersebut bukan merupakan ranah tugas dewas.


Soal Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung, Begini Kata Pegiat Antikorupsi

22 hari lalu

Soal Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung, Begini Kata Pegiat Antikorupsi

Jaringan mafia peradilan di Mahkamah Agung dibongkar KPK. MA dinilai tak memiliki lembaga pengawas yang setara.


ICW Menilai Kasus Lukas Enembe Bisa Timbulkan Preseden Buruk Bagi KPK

22 hari lalu

ICW Menilai Kasus Lukas Enembe Bisa Timbulkan Preseden Buruk Bagi KPK

ICW menilai penanganan kasus Lukas Enembe menunjukkan KPK seolah tunduk pada koruptor.


Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Jelek, Berikan 10 Tanda Tanya

27 hari lalu

Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Jelek, Berikan 10 Tanda Tanya

Pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin citra Indonesia jelek tuai respons dari sejumlah pihak. Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun turut berkomentar.


Soal Luhut Sebut OTT KPK Bikin Jelek Nama Indonesia, Begini Respons 5 Aktivis Antikorupsi

37 hari lalu

Soal Luhut Sebut OTT KPK Bikin Jelek Nama Indonesia, Begini Respons 5 Aktivis Antikorupsi

Luhut menyebut OTT KPK jelek banget bisa merusak nama baik Indonesia. Pernyataan ini direspons sejumlah aktivis antikorupsi, ini kata mereka.


Tanggapi Ucapan Luhut Soal OTT, ICW: Apa Tak Senang KPK Berantas Korupsi?

39 hari lalu

Tanggapi Ucapan Luhut Soal OTT, ICW: Apa Tak Senang KPK Berantas Korupsi?

Pandangan Luhut soal OTT yang memperburuk citra Indonesia dinilai keliru oleh pegiat antikorupsi. Luhut dinilai kurang referensi bacaan.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

41 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol, Koalisi Sipil Minta KPU Audit Sipol

42 hari lalu

Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol, Koalisi Sipil Minta KPU Audit Sipol

Koalisi sipil minta KPU mengaudit Sipol guna menjawab isu kecurangan manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual parpol