Bolehkah Prajurit TNI menjadi Ajudan bagi Instansi Lain?

Reporter

Editor

Nurhadi

Sejumlah prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL melakukan penyergapan musuh saat latihan operasi kontra teror maritim di kapal tongkang akomodasi Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu 15 Juni 2022. Kegiatan yang diikuti sekitar 240 orang prajurit Kopaska TNI AL tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi aksi teror di laut. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Keberadaan ajudan selama ini sangat dibutuhkan para pejabat, pengusaha, dan tokoh-tokoh penting. Namun, bolehkan ajudan diambil dari prajurit TNI dan dipergunakan untuk instansi lain?

Hal ini mengingatkan pada kejadian akhir tahun lalu ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hillary Brigitta, mengajukan permohonan kepada TNI untuk mengirimkan ajudan kepadanya sebagai bentuk perlindungan diri.

Hillary mengajukan karena ia berpikir bahwa prajurit atau anggota TNI memiliki kesiapan fisik dan mental yang cukup baik apabila harus berhadapan dengan beberapa kejahatan di lapangan. Tetapi, bolehkah prajurit TNI menjadi ajudan bagi instansi lain, seperti DPR?

Merujuk Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2014, prajurit TNI mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah, instansi nonpemerintah, dan/atau mandiri.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa prajurit TNI dimungkinkan untuk melaksanakan tugas di luar instansi Kemhan dan TNI asal berdasarkan permintaan instansi terkait.

Tetapi, Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa TNI yang dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari TNI yang memiliki sertifikasi sebagai tenaga profesi penerbangan, pelayaran, pendidik, medis, paramedis, kefarmasian, dan psikolog.

Berdasar pasal tersebut, prajurit TNI tidak dapat dijadikan ajudan bagi instansi atau anggota instansi lain. Secara legal, perihal ajudan dari unsur TNI hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2016. 

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: 3 Risiko jika Pemimpin Negara Tidak Memiliki Ajudan






Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

6 jam lalu

Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

Rencana baru yang disetujui pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menyepakati pemilu Presiden Chad mundur selama dua tahun.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

6 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

7 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

7 jam lalu

Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

Pemilu presiden Brazil menuju putaran kedua setelah secara mengejutkan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva belum ada yang memenangkan suara mayoritas


Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

9 jam lalu

Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

Kandidat moderat Bosnia, Denis Becirevic memimpin dalam pencalonan kursi kepresidenan antar etnis tripartit Bosnia berdasarkan perhitungan awal


Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

13 jam lalu

Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

Panglima militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, menerima surat pengunduran diri Presiden Paul-Henri Damiba.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.