Kompolnas: PTDH Raden Brotoseno Sesuai dengan Rasa Keadilan Masyarakat

Reporter

Poengky Indarti. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno sudah tepat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

"Putusan PTDH tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan cara memproses hukum dan memecat anggota yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya sudah berkekuatan tetap," kata Poengky, Kamis 14 Juli 2022.

Putusan PTDH terhadap AKBP Raden Brotoseno tersebut berdasarkan hasil Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) yang digelar pada Jumat 8 Juli 2022. Putusan PK ini memberatkan sanksi sidang etik yang diputuskan pada 13 Oktober 2020.

Pada putusan etik Oktober 2020 itu, AKBP Raden Brotoseno hanya dikenakan sanksi pemindahan tugas bersifat demosi. Ia tidak dipecat karena mendapat pertimbangan dari atasannya yang menyatakan perlu dipertahankan atas prestasinya. "Kompolnas menyambut baik putusan sidang PK AKBP Brotoseno yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat kepada AKBP Brotoseno," kata Poengky.

Menurut Poengky, korupsi adalah kejahatan serius yang harus dilawan oleh setiap orang, termasuk aparat penegak hukum yang harus taat pada hukum, termasuk taat untuk bersih dari korupsi.

"Putusan PTDH Brotoseno ini sekaligus sebagai efek jera bagi yang bersangkutan dan bagi anggota lainnya agar tidak coba-coba melakukan korupsi. Institusi Polri harus dijaga agar bersih dari korupsi. Polri bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan amanat reformasi kultural Polri," kata Poengky.

Nama AKBP Raden Brotoseno mencuat setelah Indonesia Corruption Watch mempertanyakan status perwira Polri itu yang kembali bertugas di Mabes Polri setelah divonis bersalah atas kasus dugaan korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2016.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis lima tahun. Kemudian AKBP Raden Brotoseno mendapat remisi hingga bebas di tahun 2020. Setelah bebas, ia kembali bertugas sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Mabes Polri.

Hingga akhirnya putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno tahun 2020 itu dilakukan peninjauan kembali, setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni.

Di dalam perpol tersebut memuat kewenangan Kapolri untuk bisa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan sidang etik yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti putusan sidang etik terhadap AKBP Raden Brotoseno.

Baca: Hasil Sidang Etik Peninjauan Kembali: AKBP Brotoseno Dipecat dari Polri






Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

8 jam lalu

Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

Merujuk jumlah korban versi Kapolri sebanyak 125 orang, korban tragedi Kanjuruhan peringkat ketiga di dunia, kemudian tragedi Hillsborough.


Relawan Anies Usulkan Tim Pencari Fakta Independen Usut Tragedi Kanjuruhan

12 jam lalu

Relawan Anies Usulkan Tim Pencari Fakta Independen Usut Tragedi Kanjuruhan

Relawan Anies Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta pembentukan tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab tragedi Kanjuruhan


Tragedi Kanjuruhan, KPAI Desak Pemerintah Tanggung Jawab Terhadap Anak yang Jadi Yatim Piatu

12 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, KPAI Desak Pemerintah Tanggung Jawab Terhadap Anak yang Jadi Yatim Piatu

KPAI mendesak agar pemerintah bertanggung jawab terhadap anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada Sabtu lalu.


Pagi Ini, Mahfud MD Gelar Rapat Koordinasi Bahas Penanganan Tragedi Kanjuruhan

13 jam lalu

Pagi Ini, Mahfud MD Gelar Rapat Koordinasi Bahas Penanganan Tragedi Kanjuruhan

Materi rakor soal tragedi Kanjuruhan yaitu perbaikan dunia persepakbolaan dan meneliti jika ada tindakan hukum, dan dugaan pelanggaran hukum


Tragedi Kanjuruhan, Ibas Minta SOP Pengamanan Sepak Bola Diperbaiki

13 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Ibas Minta SOP Pengamanan Sepak Bola Diperbaiki

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyarankan agar prosedur operasi standar pengamanan pertandingan sepak bola diperbaiki, pasca tragedi Kanjuruhan


3 Fakta Terbaru Tragedi Kanjuruhan: Korban Tewas 125 Orang, Penyebab karena Cedera dan Sesak Nafas

15 jam lalu

3 Fakta Terbaru Tragedi Kanjuruhan: Korban Tewas 125 Orang, Penyebab karena Cedera dan Sesak Nafas

Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo memberikan update terbaru soal jumlah korban Tragedi Kanjuruhan. Penyebab umum korban tewas juga terungkap.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Janji Dalami Soal Penggunaan Gas Air Mata

21 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Janji Dalami Soal Penggunaan Gas Air Mata

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mendalami soal prosedur tetap penggunaan gas air mata saat terjadi tragedi Kanjuruhan.


Korban Tragedi Kanjuruhan 125 Orang, Cedera dan Sesak Napas Jadi Penyebab Utama

21 jam lalu

Korban Tragedi Kanjuruhan 125 Orang, Cedera dan Sesak Napas Jadi Penyebab Utama

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada data ganda dalam proses identifikasi korban Tragedi Kanjuruhan.


Kapolri Sebut Jumlah Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan 125 Orang

1 hari lalu

Kapolri Sebut Jumlah Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan 125 Orang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sebelum data diverifikasi ulang jumlah korban meninggal tragedi Kanjuruhan 129 orang.