Jalani Vonis 4 Tahun, Bupati Probolinggo Nonaktif dan Suaminya Dipindahkan ke Lapas Surabaya

Reporter

Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang lanjutan yang digelar secara daring dari Pengadilan Tipikor Surabaya, di Gedung KPK Jakarta, Senin, 23 Mei 2022. Puput Tantriana Sari merupakan terdakwa kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari ke Lembaga Pemasyarakatan Surabaya. Mereka dipindahkan ke Surabaya untuk menjalani vonis 4 tahun penjara di kasus suap jual-beli jabatan. “Jaksa KPK Wawan Yunarwanto telah selesai melaksanakan pemindahan itu,” kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 14 Juli 2022.

Ali berujar pemindahan itu merupakan penetapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Hakim memerintahkan agar Puput dipindahkan ke Rutan Klas II A Surabaya. Sementara, suaminya Amin Hasan Aminudin, ke Lapas Klas I Surabaya. Menurut Ali, proses pemindahan dilakukan secara ketat dengan pengawalan tim jaksa dan petugas pengawal tahanan dan mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis Puput dan Hasan 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap jual-beli jabatan. Mereka dianggap terbukti menerima suap dari sejumlah camat dan kepala desa. Hukuman itu jauh di bawah tuntutan jaksa KPK, yaitu 8 tahun penjara. Puput dan suami tengah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga vonis tersebut belum inkrah.

Menurut kendati upaya banding masih berlangsung, KPK masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang diduga dilakukan Puput dan Hasan Aminudin. Ali mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan menelusuri aset, serta melakukan penyitaan.

Sejauh ini, kata dia, penyidik telah menyita berbagai aset yang diduga milik Bupati Probolinggo nonaktif itu dengan nilai Rp 60 miliar. Aset disita karena diduga dibeli dengan uang hasil korupsi, lalu coba disamarkan. Ali mengatakan jumlah itu masih sementara dan masih ada kemungkinan bertambah.

Baca Juga: Dinasti Politik Bupati Probolinggo






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

1 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

2 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

2 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

2 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

2 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

2 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

2 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

2 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

2 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.