Kemenag Didesak Segera Terbitkan Aturan Pengawasan Cegah Kekerasan Seksual

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022. Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H/2022 yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp39.886.009 per orang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mendesak Kementerian Agama segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Hal ini menyusul banyak ditemukannya kasus-kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren.

Menurut Diah, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama cukup tinggi. Oleh karenanya, ujar dia, sistem pengawasan dan pencegahan harus dilakukan secara efektif guna menjaga kepercayaan masyarakat tersebut.

“Urgensi dari Permenag ini cukup tinggi. Aturan ini bisa menjadi sistem pengawasan dalam institusi pendidikan keagamaan, sehingga mencegah ruang terjadinya kekerasan seksual,” kata Diah lewat keterangannya, Kamis, 14 Juli 2022.

Permenag soal pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama disebut sudah masuk tahap harmonisasi antarkementerian atau lembaga terkait. Diah mengingatkan agar aturan ini disosialisasikan secara maksimal.

Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membidangi urusan agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu meminta agar sistem pengawasan yang dibuat Kemenag ini nantinya lebih bersifat praktis. Hal tersebut lantaran selama ini pengawasan Kemenag kepada lembaga pendidikan agama masih terasa bersifat retoris atau normatif.

“Sebaiknya sampai pada SOP yang sifatnya operatif untuk diterapkan sistem pengawasannya di dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Jadi pengawasannya harus lebih practical sifatnya,” ujar politikus PDIP itu.

Diah menilai kasus kekerasan seksual yang terungkap di sejumlah pesantren belakangan ini hendaknya menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang selama ini dilakukan.

“Perlu ada yang dievaluasi di mana kelemahannya. Karena kalau berbicara lembaga pendidikan yang dinilai penting tidak hanya kurikulum, tapi termasuk juga bagaimana membangun lingkungan bagi para peserta didik yang aman," ujar Diah.

Sistem pengawasan dari lingkungan internal lembaga pendidikan agama diminta memprioritaskan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual seperti yang diamanatkan dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

“Baru ketika ada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual, lalu evaluasinya gimana untuk sistem pengawasan itu. Hari ini saya lihat belum matang sebagai sebuah sistem di lembaga pendidikan. Saya yakin masih banyak yang baik dalam melakukan proses belajar mengajar. Maka dari itu, kita semua perlu menjaga bersama kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan, jangan jadi buruk citranya karena kesalahan seseorang di dalamnya," tutur Diah Pitaloka.

Baca: Polisi Tahan 5 Simpatisan karena Halangi Penyidikan Tersangka Pencabulan Santriwati di Jombang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Dampak Pelecehan Seksual, Anak Depresi dan Mau Bunuh Diri

1 jam lalu

Dampak Pelecehan Seksual, Anak Depresi dan Mau Bunuh Diri

Psikolog menyebut anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual bisa mengalami depresi berat dan menyebabkan ingin bunuh diri.


Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Pesantren Hingga Ormas, Bisa Dapat Hingga Rp 200 Juta

12 jam lalu

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Pesantren Hingga Ormas, Bisa Dapat Hingga Rp 200 Juta

Kemenag memberikan besaran bantuan mulai dari Rp 50-200 juta. Pendaftaran ditutup hingga akhir Oktober. Simak cara dan syaratnya.


Psikolog Ungkap Langkah yang Perlu Dilakukan Ketika Mengalami KDRT

1 hari lalu

Psikolog Ungkap Langkah yang Perlu Dilakukan Ketika Mengalami KDRT

KDRT tidak hanya dalam bentuk fisik, bisa juga kekerasan atau pelecehan emosional, ancaman, atau kekerasan seksual.


KPAI Minta Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikaji Lagi, Ada Pelaku di Bawah Umur

2 hari lalu

KPAI Minta Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikaji Lagi, Ada Pelaku di Bawah Umur

Hukuman kebiri kimia kepada terpidana kasus kekerasan seksual anak bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih.


Skandal Pelecehan Seks Uskup Belo, Vatikan: Sudah Diberi Sanksi Sejak 2019

3 hari lalu

Skandal Pelecehan Seks Uskup Belo, Vatikan: Sudah Diberi Sanksi Sejak 2019

Vatikan mengkonfirmasi bahwa Uskup Belo telah berada di bawah sanksi disiplin selama dua tahun terakhir atas tudhan pelecehan seksual


Kemenkes Masih Wajibkan Vaksin Meningitis Jamaah Umrah Meski Saudi Cabut Syarat

3 hari lalu

Kemenkes Masih Wajibkan Vaksin Meningitis Jamaah Umrah Meski Saudi Cabut Syarat

Polemik vaksin meningitis ini mencuat setelah sejumlah jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya, gagal berangkat. Pasokan menipis.


Kemenkes Stok Ulang Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh Awal Oktober

3 hari lalu

Kemenkes Stok Ulang Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh Awal Oktober

Menipisnya stok vaksin meningitis ini sempat berdampak pada batalnya keberangkatan sejumlah jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya.


Kekerasan Seksual di Kampus, Transportasi Umum, Psikolog: Bukan Salah Tempat dan Pakaian

3 hari lalu

Kekerasan Seksual di Kampus, Transportasi Umum, Psikolog: Bukan Salah Tempat dan Pakaian

Tempat dan pakaian bukan yang paling bersalah dalam suatu peristiwa kekerasan seksual, tapi yang salah adalah pelaku kekerasan seksual itu sendiri.


Top 3 Dunia: Uskup Belo Dituding Pelaku Pelecehan Seksual

3 hari lalu

Top 3 Dunia: Uskup Belo Dituding Pelaku Pelecehan Seksual

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 29 September 2022 diawali oleh kabar Uskup Belo dituding melakukan pelecehan seksual


Sosok Uskup Belo, Tokoh Timor Leste yang Diduga Terlibat Pelecehan Seksual

4 hari lalu

Sosok Uskup Belo, Tokoh Timor Leste yang Diduga Terlibat Pelecehan Seksual

Uskup Belo dan Ramos-Horta dianugerahi Nobel Perdamaian pada 1996 atas upaya mereka meraih solusi yang adil dan damai dalam konflik di Timor Leste.