Soal Status Petinggi ACT yang Sedang Diperiksa, Polisi: Masih Dalam Proses

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan didampingi Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Jumat, 8 Juli 2022. TEMPO/Mutia

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi masih belum menentukan status lebih lanjut Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar. Mengingat saat ini polisi sudah menaikkan kasus dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantropi tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Saat ini masih dalam proses ya. Jadi yang dinaikin itu adalah penyelidikan menjadi penyidikan. Itu sudah saya sampaikan masih melakukan pemeriksaan lanjutan saudara A dan IH,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan saat konferensi pers di Mabes Polri, Rabu, 13 Juli 2022.

Dia menuturkan bahwa kasus ini bakal ditindak lanjuti setelah ada bukti pendukung lagi. Termasuk juga jika ada unsur pidana yang bisa menaikkan tahap selanjutnya.

“Tentu nanti kalau unsur-unsur pidana bisa terpenuhi, dilakukan oleh orang-orang siapa pun dia maka bisa dilakukan tahap lebih lanjut,” tuturnya.

Ramadhan menjelaskan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah melakukan gelar perkara. Hasilnya adalah telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua bukti terpenuhi.

Maka telah terpenuhi adanya dugaan pidana dan kasus naik dari lidik ke sidik. Kasus yang menyeret ACT, kata Ramadhan, terkait dengan dugaan tindak pidana, yaitu melakukan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,” ujarnya.

Kedua, soal penggelapan sebagaimana diatur 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya Dittipideksus membentuk tim khusus yang melibatkan lima sub direktorat di sana untuk menangani kasus ACT.

Langkah-langkah yang diambil penyidik adalah masih memeriksa Ahyudin dan Ibnu Khajar, mengambil keterangan delapan saksi. Mereka terdiri dari dua pelaksana proyek atau relawan kontruksi dan enam orang dari perangkat yayasan.

Polisi juga bakal mempelajari laporan dari hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Meminta data keuangan dari rekening-rekening yang dimiliki yayasan ACT dan pihak-pihak yang terafiliasi dan melakukan tracing asset dan harta kekayaan,” kata Ramadhan.

Sampai saat ini, polisi belum mengumumkan status tersangka kepada Ahyudin maupun Ibnu Khajar. Namun hari ini, Ibnu Khajar datang memenuhi pemeriksaan dengan membawa sebuah koper.

Kemarin, Ahyudin telah menyatakan dirinya siap berkorban atau dikorbankan demi ACT. Alasannya adalah demi keberlangsungan lembaga tersebut yang bisa lebih bermanfaat.

Sedangkan Ibnu Khajar masih enggan memberikan keterangan sejak hari pertama pemeriksaan di Bareskrim. Dia menghindari wartawan dan tidak menceritakan soal pertanyaan dari dari penyidik.

Hingga saat ini, status mereka berdua masih sebagai saksi. Belum ada pernyataan resmi dari polisi soal penetapan tersangka.

Baca juga: Kejaksaan Agung Belum Terima SPDP Perkara ACT dari Polisi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

16 hari lalu

Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggugat perdata lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke pengadilan


Bareskrim Pastikan ACT Tak Lagi Memungut Dana ke Masyarakat

19 hari lalu

Bareskrim Pastikan ACT Tak Lagi Memungut Dana ke Masyarakat

Kejaksaan Tinggi DKI menyampaikan adanya dugaan bahwa ACT masih memungut dana dari masyarakat setelah kasus penyelewengan dana diusut polisi.


Kasus Penggelapan Mobil Rental di Kalideres Terungkap, Korban Menangis Bahagia

27 hari lalu

Kasus Penggelapan Mobil Rental di Kalideres Terungkap, Korban Menangis Bahagia

Korban penggelapan mobil rental itu tak menyangka kendaraan yang sudah hilang beberapa bulan itu bisa kembali ke tangannya.


Kapolsek Kalideres Minta Korban Penipuan dan Penggelapan Mobil Datang untuk Cek Kendaraannya

28 hari lalu

Kapolsek Kalideres Minta Korban Penipuan dan Penggelapan Mobil Datang untuk Cek Kendaraannya

Ibu rumah tangga yang diduga pelaku penggelapan mobil rental itu dijerat pasal 378 dan/atau 372 KUHP tentang penipuan dan/atau penggelapan.


Ibu Rumah Tangga Terlibat Penggelapan Mobil, Gadaikan Mobil 10 Temannya

28 hari lalu

Ibu Rumah Tangga Terlibat Penggelapan Mobil, Gadaikan Mobil 10 Temannya

Ibu rumah tangga pelaku penggelapan mobil itu dapat meminjam mobil dengan mudah karena seluruh korban adalah temannya.


Inilah Penyebab Eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Divonis Penjara 12 Tahun

38 hari lalu

Inilah Penyebab Eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Divonis Penjara 12 Tahun

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman bui selama 12 tahun di Penjara Kajang sebab terbukti melakukan tindak pidana korupsi.


Polisi SP3 Kasus Penyekapan di Depok, Pelapor Pilih Berdamai Setelah Proses Hukumnya Berjalan Lama

47 hari lalu

Polisi SP3 Kasus Penyekapan di Depok, Pelapor Pilih Berdamai Setelah Proses Hukumnya Berjalan Lama

Pelapor kasus penyekapan di Depok dilaporkan balik atas dugaan penggelapan dana. Libatkan tiga anggota TNI. Proses hukum sudah berjalan setahun.


Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Petinggi ACT ke Kejagung

48 hari lalu

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Petinggi ACT ke Kejagung

Dalam perkara penyelewengan dana bantuan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bareskrim menetapkan 4 tersangka


Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Kasus Penggelapan Saham

50 hari lalu

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Kasus Penggelapan Saham

Bareskrim menetapkan istri eks Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan dan 2 orang lainnya sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan saham


Bendahara Gadaikan dan Jual Saham, Dilaporkan Merugikan Perusahaan Rp 14,3 Miliar

53 hari lalu

Bendahara Gadaikan dan Jual Saham, Dilaporkan Merugikan Perusahaan Rp 14,3 Miliar

Bendahara Umum APNI Antonius Setyadi dilaporkan atas dugaan penggelapan dan/atau penipuan saham ke Polda Metro Jaya.