Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Sebut Tak Ada Kendala Komunikasi dengan PDIP, Ungkit Pertemuan Puan dan AHY

Reporter

image-gnews
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut partainya tidak memiliki hambatan atau kendala dalam membangun komunikasi dengan partai mana pun menuju Pilpres 2024, termasuk dengan PDIP.

"Selama ini, Partai Demokrat tak memiliki hambatan atau kendala apa pun untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk PDIP," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu, 13 Juli 2022.

Herzaky mencontohkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat bersilaturahmi dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang didampingi Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, pada 6 Agustus 2020. Saat itu, kata Herzaky, keduanya membahas solusi untuk masyarakat yang terdampak ekonomi dan kesehatannya akibat pandemi.

Pada 2019 silam, kata dia, AHY juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar dalam momentum Lebaran.

Herzaky menyitir ucapan AHY yang berpandangan membangun bangsa tak bisa dilakukan sendirian. Dengan demikian, ujar dia, Partai Demokrat, terus menjalin silaturahmi dengan berbagai elemen bangsa termasuk partai politik.

"Kontestasi, kompetisi, persaingan dan pertarungan, tentunya tidak akan terlepaskan dalam kehidupan politik dan demokrasi, tetapi pada titik-titik tertentu bersama partai politik bisa hadirkan solusi yang terbaik bagi masyarakat," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan partainya juga membuka pintu komunikasi dengan partai mana pun. Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang ditugaskan menjajaki peluang koalisi menuju Pilpres 2024, diminta membangun komunikasi dengan seluruh partai.

"Perintah Ibu (Megawati) kepada Mbak Puan di Rakernas, temui ketua-ketua partai, bersilaturahmi dengan ketua-ketua partai. Kalau ketua partai tentu ke semua berarti. Perintah ibu (Megawati) tidak ada perkecualian, ya sampean bisa baca sendiri," ujarnya, kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas dasar hal tersebut, ujar dia, Puan terbuka berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai. "Ibu tidak mengatakan ini nomor satu, ini nomor dua, tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu. Misalnya mau sama-sama yang muda bagaimana kalau ketemu Mas AHY, bisa. Oh kira-kira ideologinya agak berjauhan misalnya mau ketemu Mas Syaikhu dulu, ya monggo," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pilpres 2024, karena perbedaan ideologi dan basis pemilih. "Kalau dengan PKS, tidak," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Selain dengan PKS, Hasto juga mengaku partainya sulit bekerjasama dengan Partai Demokrat. "Koalisi itu kan harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik tidak suka segala bentuk kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai Sekjen, memang tidak mudah untuk bekerjasama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu," ujar Hasto.

PDIP hanya membuka peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hasto menyebut lima partai tersebut memiliki kedekatan historis dan basis pemilih dengan partai banteng. Sementara saat ditanya peluang bekerjasama dengan Partai NasDem, Hasto menyebut partainya masih menimbang-nimbang.

DEWI NURITA

Baca: Arah Koalisi di Pilpres 2024, Demokrat: Paling Intens Komunikasi dengan NasDem dan PKS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih Pagi Ini, Anies dan Ganjar Diundang

2 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih Pagi Ini, Anies dan Ganjar Diundang

KPU RI akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih


PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

6 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

6 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

8 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

8 jam lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA/Galih Pradipta
Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

Sebanyak tiga dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK yang dibacakan pada Senin, 22 April 2024. Apa alasan mereka?


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

9 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

10 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

11 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

12 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

12 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif