Ade Yasin Didakwa Suap Rp 1,9 Miliar untuk Raih Predikat WTP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin, setelah menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022. Ia diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun anggaran 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Rp 1,935 miliar. Suap diberikan agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

“Memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000,” seperti dikutip dari surat dakwaan yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 13 Juli 2022.

Jaksa KPK mengatakan Ade Yasin memberikan suap itu bersama dengan Kepala Sub Bidang Kas Daerah Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan Dinas PUPR Bogor Rizki Taufik Hidayat.

Mereka didakwa memberikan suap kepada empat pemeriksa BPK perwakilan Jawa Barat, Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Jaksa menyatakan Ade Yasin berusaha mengkondisikan agar Kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan WTP untuk laporan keuangan tahun 2021. Untuk itu, dia meminta bawahannya mengumpulkan uang dari sejumlah dinas, seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Bappeda, RSUD Ciawi dll. Kekurangan uang untuk menyuap nantinya juga diperoleh dari kontraktor di Bogor.

Jaksa menyatakan dalam pemeriksaan awal, pegawai BPK menemukan sejumlah temuan yang berpotensi membuat laporan Kabupaten Bogor menjadi disclaimer. Ade Yasin tak mau itu karena opini WTP merupakan syarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah.

"Opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari APBN," kata jaksa.

Setelah itulah, atas arahan Ade Yasin, para bawahannya berkomunikasi dengan para pegawai BPK dan menyerahkan sejumlah uang. Uang diberikan secara bertahap dari Februari 2022 hingga April 2022 dengan total Rp 1,935 miliar. Uang tersebut dibagi-bagi di antara 4 pegawai BPK.

Atas perkara ini, KPK mendakwa Ade dkk telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Baca juga: Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

ANTARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

26 menit lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

3 jam lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

KPK memanggil seorang pramugari jet pribadi bernama Tiara Anggraeny untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

8 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

10 jam lalu

KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

KPK menyayangkan kasus Formula E diseret ke masalah politik. Saat ini KPK masih mengumpulkan informasi termasuk dengan memanggil Anies Baswedan.


Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

10 jam lalu

Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terlihat hadir jelang acara deklarasi Capres oleh Partai NasDem yang digelar hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

11 jam lalu

Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

KPK menyatakan penanganan perkara lembaganya tak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kaitan tudingan memaksakan kasus Formula E ke penyidikan


Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

11 jam lalu

Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

KPK menyatakan kasus Formula E dengan salah satu terperiksa Anies Baswedan masih di tahap penyelidikan.


Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

12 jam lalu

Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta KPK tidak menjadi alat politik menjelang Pemilu 2024.


Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

13 jam lalu

Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bakal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung partainya hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.