KPK Perpanjang Masa Penahan Wali Kota Ambon Selama 30 Hari

Editor

Febriyan

Walikota Ambon Richard Louhennapessy mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022. Keduanya diduga menerima suap dari Karyawan Alfa Midi Kota Ambon Amri (masih buron), sebagai pelicin penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Persetujuan Prinsip Pembangunan sejumlah gerai minimarket di Kota Ambon tahun 2020. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy. Ia sebelumnya ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap sebesar Rp500 juta untuk persetujuan izin prinsip pembangunan 20 cabang ritel Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi.

"Agar proses pemberkasan semakin lengkap dengan memaksimalkan pengumpulan alat bukti, Tim Penyidik tetap melakukan penahanan untuk tersangka RL dan kawan-kawan selama 30 hari ke depan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, 12 Juli 2022. 

Ali menerangkan penahanan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai 12 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022. Selain Richard, KPK juga memperpanjang masa penahanan terhadap Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa. 

Selain menetapkan Richard dan Andrew sebagai tersangka, KPK juga menetapkan satu orang dari pihak swasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon bernama Amri sebagai tersangka. KPK menduga Richard aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Amri terkait dengan proses pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon. 

Dalam berbagai pertemuan, Amri disebut meminta kepada Richard agar proses perizinannya bisa segera disetujui dan diterbitkan. Richard pun memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diminta Amri. Di antaranya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain suap dan gratifikasi, belakangan KPK kembali menetapkan Richard menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang.

Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Richard Louhenapessy merupakan Wali Kota Ambon selama dua periode. Dia menjabat pada periode 2011-2016 dan 2016-2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Bodewin M Wattimena sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Ambon pada Mei lalu. 






KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

30 menit lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

3 jam lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

KPK memanggil seorang pramugari jet pribadi bernama Tiara Anggraeny untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

8 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

10 jam lalu

KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

KPK menyayangkan kasus Formula E diseret ke masalah politik. Saat ini KPK masih mengumpulkan informasi termasuk dengan memanggil Anies Baswedan.


Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

11 jam lalu

Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terlihat hadir jelang acara deklarasi Capres oleh Partai NasDem yang digelar hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

11 jam lalu

Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

KPK menyatakan penanganan perkara lembaganya tak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kaitan tudingan memaksakan kasus Formula E ke penyidikan


Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

11 jam lalu

Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

KPK menyatakan kasus Formula E dengan salah satu terperiksa Anies Baswedan masih di tahap penyelidikan.


Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

12 jam lalu

Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta KPK tidak menjadi alat politik menjelang Pemilu 2024.


Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

13 jam lalu

Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bakal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung partainya hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.