KPK Belum Siap Hadapi Sidang Praperadilan Mardani H Maming

Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tergugat menyatakan belum siap mengikuti sidang tersebut karena masih harus menyiapkan beberapa hal.

"Kami sampaikan bahwa, tim Biro Hukum KPK telah berkirim surat kepada Hakim untuk meminta penundaan waktu sidang. Tim masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi, serta bahan jawaban yang akan diajukan ke persidangan praperadilan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa, 12 Juli 2022. 

Ali mengatakan, persiapan yang dilakukan oleh tim KPK sangat penting agar proses persidangan berjalan lancar.  Selain itu, Ali memastikan permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan.

Ali menerangkan, sidang praperadilan hanya untuk menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Selain itu, sidang praperadilan juga untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan. 

"Jadi tidak menyentuh aspek materiil, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," kata Ali. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Meski belum diumumkan secara resmi, KPK telah meminta Dirjen Imigrasi melarang Mardani berpergian ke luar negeri selama enam bulan.

Sementara itu, kuasa hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan, mengatakan terdapat sejumlah keganjilan dalam penetapan tersangka terhadap kliennya oleh KPK. Dia mengatakan kejanggalan tak hanya dari sisi substansi kasus, tapi juga prosedur.

"Salah satunya soal pengumuman status tersangka,” kata Irawan lewat pesan teks, Sabtu, 25 Juni 2022.

Irawan mengatakan status tersangka terhadap Mardani justru pertama kali diketahui dari pihak Imigrasi. Imigrasi menyatakan ada permintaan pencegahan untuk Mardani dalam status tersangka. Padahal, kliennya saat itu belum menerima surat penetapan tersangka. "Publik lebih duluan tahu dibandingkan Pak Mardani,” tutur dia.

Selain itu, kata dia, jarak antara laporan dengan penerbitan surat perintah penyidikan juga sangat cepat. Mardani diperiksa dalam tahap penyelidikan pada 7 Juni 2022. Sementara kasus tersebut sudah naik pada 16 Juni 2022.

 Baca juga: KPK Imbau 4 Saksi di Kasus Mardani Maming Kooperatif

M JULNIS FIRMANSYAH. 

 Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

42 menit lalu

KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

Alex mengatakan lembaganya tidak terpengaruh oleh tudingan bahwa KPK berupaya melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan di kasus Formula E.


KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

58 menit lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 jam lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

5 jam lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

KPK memanggil seorang pramugari jet pribadi bernama Tiara Anggraeny untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

9 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

11 jam lalu

KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

KPK menyayangkan kasus Formula E diseret ke masalah politik. Saat ini KPK masih mengumpulkan informasi termasuk dengan memanggil Anies Baswedan.


Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

12 jam lalu

Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terlihat hadir jelang acara deklarasi Capres oleh Partai NasDem yang digelar hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

12 jam lalu

Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

KPK menyatakan penanganan perkara lembaganya tak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kaitan tudingan memaksakan kasus Formula E ke penyidikan


Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

12 jam lalu

Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

KPK menyatakan kasus Formula E dengan salah satu terperiksa Anies Baswedan masih di tahap penyelidikan.