Terapkan Elektronifikasi Transaksi Pemda, Kemendagri: Cegah Kebocoran

Reporter

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. ANTARA/HO-Kemendagri

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (EDTP) untuk mencegah kebocoran keuangan daerah.

"Ke depan dengan diterapkannya ETPD maka pembiayaan atau transaksi keuangan pemerintah daerah bersifat non-tunai. Hal ini menjadi upaya Kemendagri untuk mendorong digitalisasi, sehingga mengurangi kebocoran pemanfaatan pendapatan dan anggaran belanja di daerah," kata Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam keterangannya, Senin 11 Juli 2022.

John Wempi Wetipo mengatakan penerapan ETPD dilaksanakan melalui penyediaan kanal pembayaran non-tunai seperti QRIS, ATM Electronic, internet mobile, SMS banking, hingga aplikasi e-commerce.

“Nah, terkait dengan peran dan upaya Kemendagri mendorong penerapan EPTD, regulasi dan pedoman ini memang sudah ada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” katanya.

Selain Permendagri Nomor 56 Tahun 2021, pelaksanaan ETPD turut didukung oleh Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis (Juknis) penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.

Sementara itu, berdasarkan asistensi dan monitoring saat ini telah terbentuk 542 tim percepatan pembangunan daerah (TP2D) untuk mengawal pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021.

TP2D melaporkan kegiatannya melalui sistem perencanaan pembangunan daerah (SIP2D), yang meliputi perkembangan jenis pendapatan dan belanja daerah yang telah dielektronifikasikan, serta pengembangan penggunaan kanal pembayaran digital.

Menurut dia, untuk memperlancar proses tersebut mengingat kondisi geografis Indonesia dengan daerah-daerah yang masih susah dijangkau, maka dibutuhkan jaringan yang baik. Kemendagri meminta dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar proses digitalisasi bisa berjalan baik.






Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

1 jam lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 jam lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

1 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


BI: Tekanan terhadap Rupiah Disebabkan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

2 hari lalu

BI: Tekanan terhadap Rupiah Disebabkan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Bank Indonesia menyatakan depresiasi rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya.


Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

3 hari lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


Tips Keuangan Agar Tetap Tegar Menghadapi Efek Domino dari Kenaikan BBM

3 hari lalu

Tips Keuangan Agar Tetap Tegar Menghadapi Efek Domino dari Kenaikan BBM

Pada bulan awal September kemarin, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

3 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

3 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

4 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.