Lili Pintauli Siregar Mundur dari KPK, DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Penggantinya

Reporter

Editor

Febriyan

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, tiba untuk menghadiri sidang pelanggaran kode etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Dewan Pengawas KPK memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Lili Pintauli Siregar, karena mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir meminta Pemerintah segera mengirimkan nama pengganti Komisioner KPK yang mengundurkan diri, Lili Pintauli Siregar. DPR akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan jika telah menerima nama pengganti Lili. 

Adies menyaatakan calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli tetap harus mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Jadi, Pemerintah harus mengirim nama penggantinya ke DPR tetap harus melalui DPR, kemudian kami melakukan uji kelayakan dan kepatutan," kata Adies, Senin, 11 Juli 2022.

Dia menilai Presiden Jokowi dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Ketua KPK sambil menunggu proses di DPR. Adies menjelaskan tidak ada batas waktu penugasan bagi Plt. pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden, karena mekanisme penetapan pimpinan KPK bergantung kapan Pemerintah mengirimkan nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika pemerintah tidak segera mengirim nama calon pengganti Lili, Adies menyatakan bahwa bisa saja Plt tersebut akan bertugas hingga masa kepemimpinan Firli Bahuri cs berakhir pada September 2023.

"Keanggotaan KPK ini berakhir September 2023, masih ada setahun lebih. Kalau Plt. ditunjuk, lalu proses pergantiannya dikirim juga setahun, mungkin bisa juga Plt. seterusnya," jelasnya.

Adies mengatakan Komisi III DPR menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi apakah mengirimkan usulan nama ke DPR atau cukup menunjuk Plt. hingga 2023. Namun, dia meyakini Pemerintah akan melakukan tes seleksi ulang untuk menunjuk nama pengganti Lili Pintauli Siregar.

Presiden Jokowi dikabarkan telah menerima surat pengunduran diri Lili Pintauli. 

"Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar (LPS) telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian LPS," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin.

Penerbitan Keppres pemberhentian Lili tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam Pasal 33 UU KPK menjelaskan apabila terjadi kekosongan karena Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan, maka Presiden mengajukan penggantinya ke DPR. Calon tersebut dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak lolos seleksi di DPR.

Mundurnya Lili Pintauli diduga terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang dia terima saat menonton balapan MotoGP Mandalika pada Maret lalu. Lili dan keluarganya disebut menerima tiket dan akomodasi berupa penginapan dari Pertamina senilai total Rp 90 juta. 

Dewan Pengawas KPK menerima laporan terkait hal itu dan memutuskan untuk menggelar sidang kode etik. Dengan mundurnya Lili Pintauli Siregar, Dewas KPK pun menyatakan sidang kode etik tersebut dibatalkan. 






KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

1 jam lalu

KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

Alex mengatakan lembaganya tidak terpengaruh oleh tudingan bahwa KPK berupaya melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan di kasus Formula E.


KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

1 jam lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 jam lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

5 jam lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Dewas Tolak Laporan Dugaan Konflik Kepentingan Lagu Mars KPK Bikinan Istri Firli

6 jam lalu

Dewas Tolak Laporan Dugaan Konflik Kepentingan Lagu Mars KPK Bikinan Istri Firli

Dewas menilai tidak menemukan benturan kepentingan dalam pemilihan lagu mars KPK bikinan istri Firli Bahuri.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

6 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

7 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

KPK memanggil seorang pramugari jet pribadi bernama Tiara Anggraeny untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

10 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


Juara MotoGP Thailand, Miguel Oliveira Teringat Indonesia

11 jam lalu

Juara MotoGP Thailand, Miguel Oliveira Teringat Indonesia

Miguel Oliveira teringat seri Indonesia saat jalani balapan MotoGP Thailand pada Minggu, 2 Oktober 2022.