Muhadjir Perintahkan Pembatalan Pencabutan Izin Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Jombang

Reporter

Editor

Febriyan

Petugas menggiring tersangka Moch Subchi Azal Tsani (kedua kiri) seusai rilis kasus di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng-Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 8 Juli 2022. Polda Jawa Timur menangkap Moch Subchi Azal Tsani yang menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Siddiqiyyah, Ploso, Jombang. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Ad Interm Muhadjir Effendy memerintahkan Kementerian Agama membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, di Jombang, Jawa Timur.

"Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya sudah meminta pak Aqil Irham, Plh Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya," ujar Muhadjir saat dihubungi Tempo, Senin, 11 Juli 2022.

Sebelumnya pondok pesantren menjadi sorotan setelah terjadinya peristiwa pencabulaan santriwati oleh Mochamad Subchi Azal Tsani yang merupakan putra dari pemimpin pesantren, Muhammad Mukhtar Mukthi. Pihak pondok pesantren kemudian dianggap sempat menghalang-halangi polisi untuk menangkap Subchi sehingga izinnya dicabut oleh Kementerian Agama.

Muhadjir menerangkan kasus dugaan pencabulan santriwati itu merupakan kasus personal Subchi. Dia menilai kasus itu tidak melibatkan lembaga pondok pesantren, tetapi oknum. 

"Dan oknumnya kan sudah menyerahkan diri. Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas. Sedangkam di Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Kementerian Agama akan segera mengembalikan izin pondok pesantren tersebut usai mendapat perintah darinya.

"Secepatnya," tutur dia.

Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyah pada 7 Juli lalu.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Juli 2022.

Waryono menegaskan, pencabulan bukan hanya tindak kriminal yang melanggar hukum, melainkan pula perilaku yang dilarang ajaran agama.

Ia juga mengatakan, selanjutnya, Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Abdussalam Shohib mengatakan pencabutan izin Pondok Pesantren Shiddiqiyah sudah semestinya menjadi pelajaran agar semakin serius dan berhati-hati dalam mengelola pesantren.

“Jangan sampai pesantren dianggap sebagai komoditi, serta komitmen untuk taat hukum sebagai konsekuensi warga negara yang baik,” tutur Abdussalam saat dihubungi Ahad, 10 Juli 2022.

Mengenai santri dan santriwati di pondok itu, Abdussalam berpendapat yang paling baik diserahkan ke orang tuanya masing-masing dan keinginan wali santri tersebut.

“Apa tetap di Shiddiqiyyah, atau mau pindah, sebaiknya tidak ada yang mengintervensi. Karena itu hak mutlak orang tua santri,” kata dia.

Abdussalam yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, berpendapat, dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah keamanan, kenyamanan, serta ketenangan santri, wali santri, keluarga pesantren, serta warga sekitar.






Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Pesantren Hingga Ormas, Bisa Dapat Hingga Rp 200 Juta

12 jam lalu

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Pesantren Hingga Ormas, Bisa Dapat Hingga Rp 200 Juta

Kemenag memberikan besaran bantuan mulai dari Rp 50-200 juta. Pendaftaran ditutup hingga akhir Oktober. Simak cara dan syaratnya.


Menko PMK Muhadjir Effendy Meminta Tragedi Kanjuruhan Diusut Tuntas

1 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Meminta Tragedi Kanjuruhan Diusut Tuntas

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut bahwa korban jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan mencapai 130 orang.


Pendaftaran Kompetisi Robotik Madrasah 2022: Tema, Syarat, Hadiah

3 hari lalu

Pendaftaran Kompetisi Robotik Madrasah 2022: Tema, Syarat, Hadiah

Pendaftaran telah dibuka untuk peserta Kompetisi Robotik Madrasah (MRC, Madrasah Robotics Competition) 2022.


Anugerah Guru Madrasah 2022, Ini Tahap dan Syarat Pendaftarannya

3 hari lalu

Anugerah Guru Madrasah 2022, Ini Tahap dan Syarat Pendaftarannya

Kementerian Agama kembali menggelar Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

5 hari lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

6 hari lalu

Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

Menko PMK Muhadjir Effendy yang ditugaskan Jokowi ke Pakistan mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban banjir di negara itu.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

6 hari lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Bom vs Bunker, Hafiz Belia Juara di Saudi

6 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Bom vs Bunker, Hafiz Belia Juara di Saudi

Top 3 Tekno Berita Kemarin, Senin 26 September 2022, dimulai dari artikel pacuan senyap yang terjadi antara teknologi bom dan bunker di dunia.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

7 hari lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Menteri Agama Hukum Turunkan Jabatan Rektor UIN Sumatera Utara

7 hari lalu

Menteri Agama Hukum Turunkan Jabatan Rektor UIN Sumatera Utara

Ada masa sanggah dua minggu bagi Rektor UIN Sumatera Utara. Kalau tidak, harus turun dari posisi rektor.