BEM UI Anggap Draf RKUHP Final Belum Akomodir Tuntutan Masyarakat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Massa aksi menampilkan poster sindiran dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Massa dari BEM UI dan berbagai aliansi mahasiswa menggelar demo untuk menentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menganggap draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP belum mengakomodir tuntutan masyarakat.

Koordinator Departemen Sosial dan Politik BEM UI, Melki Sedek Huang, mengatakan pihaknya melihat masih ada pasal-pasal kontroversial yang mengancam Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

“Kami melihat masih terlihat pasal-pasal tentang larangan unjuk rasa, penghinaan presiden, penghinaan pemerintah, dan beberapa pasal bermasalah lainnya,” katanya saat dihubungi, Senin, 11 Juli 2022.

Dia menganggap pemerintah dan DPR RI tidak pernah mendengar aspirasi masyarakat. Alasannya adalah draf RKUHP masih bermasalah dan tidak mempedulikan penolakan yang ada selama ini.

“Padahal, RKUHP telah ditolak isi-isinya sejak 2019, dan bahkan menghadirkan lima korban nyawa,” tuturnya.

Tahun ini, kata Melki, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk demonstrasi di belasan titik di seluruh Indonesia. Selanjutnya, BEM UI bersama aliansi lain akan mengkaji draf terbaru.

“BEM UI bersama aliansi jelas akan bergegas untuk mengkaji draf terbaru dan lakukan konsolidasi dengan segera untuk kembali bergerak melawan RKUHP bermasalah,” ujarnya.

Sebelumnya, BEM UI aktif mengkritisi perumusan RKUHP tersebut oleh pemerintah dan DPR. Beberapa pihak dari masyarakat juga menganggap masih ada kontroversial dari pasal-pasal maupun proses penyerapan aspirasi.

RKUHP akhirnya telah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi III DPR RI pada Rabu, 6 Juli 2022.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tak yakin bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan sesuai target pada Juli 2022.

Eddy mengatakan DPR akan memasuki masa reses pada 7 Juli 2022. DPR baru masuk kembali pada 16 Agustus 2022. “Kalau dilihat kurang dari 2 minggu masa reses, rasanya belum disahkan pada bulan Juli ini,” kata Eddy dalam diskusi RKUHP, Kamis, 23 Juni 2022.

Dalam draf final RKUHP yang diterima Tempo, beberapa pasal kontroversial masih ada dalam rancangan tersebut. Misalnya saja pasal tentang penghinaan presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, bahkan ada pasal yang cukup unik yaitu soal penghasutan hewan.

FAIZ ZAKI | M ROSSENO AJI






Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

15 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

1 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

1 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

2 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

2 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

2 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.