Perludem Minta Ruang Partisipasi Publik Dibuka untuk Perpu Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai pelaksanaan Pemilu 2024 tidak bisa mengandalkan UU Pemilu yang sekarang berlaku. Ini berkaitan dengan adanya tiga daerah otonomi baru di Papua.

Khoirunnisa menyebut perubahan bisa dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu revisi terbatas atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu.

"Tapi kalau Perpu, dia menjadi kewenangan Presiden dan tidak ada ruang partisipasi publiknya," kata Khoirunnisa saat dihubungi, Sabtu, 9 Juli 2022.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang punya kewenangan untuk menerbitkan Perpu tersebut diminta memberi perhatian ke masalah partisipasi publik ini. "Kalau Perpu, tetap perlu ada kesempatan bagi publik untuk memberikan masukannya," kata dia.

Saat ini, sejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Perpu untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.

"Kecenderungan teman-teman Perpu saja," kata anggota komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus saat dihubungi, Sabtu, 9 Juli 2022.

Akan tetapi, usulan Perpu ke pemerintah baru akan dibahas bukan depan setelah pembukaan masa sidang 16 Agustus 2022. "Waktu tentang hal tersebut masih lama, jadi kemungkinan setelah reses," kata dia.

Usulan Perpu mencuat karena revisi UU Pemilu dinilai akan membutuhkan waktu yang lama untuk pembahasannya. Saat ini, UU Pemilu baru mengatur soal penyelenggaraan pemilu di 34 provinsi saja. Sementara, DPR telah menyepakati lahirnya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Khoirunnisa juga mengatakan UU Pemilu saat ini mengatur tata cara alokasi kursi dan pembentukan dapil. Di UU Pemilu, kata dia, sudah ditetapkan jumlah kursi di DPR adalah 575. Selain itu, dapil DPR dan DPRD Provinsi sudah menjadi lampiran UU Pemilu. "Artinya semuanya sudah terkunci di UU Pemilu," kata dia.

Lalu pemerintah menyepakati DOB, yang menurut Khoirunnisa memerlukan payung hukum yang baru. Lantara, ada beberapa kepastian yang harus dijawab di regulasi baru. "Misalnya apakah nanti jumlah kursi di DPR akan ditambah?" kata dia. 

Sebab, UU Pemilu juga mengatur bahwa setiap provinsi minimal mendapat tiga kursi. "Lalu penambahan kursi ini nantinya apakah akan mengambil jatah kursi dari induknya atau menambah kursi baru?" kata dia.

Rabu kemarin, 7 Juli, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari enggan menyebut Perpu ini sebagai pilihan tepat untuk kelancaran Pemilu. Ia hanya menyebut kalau pengaturan dapil harus sudah rampung sebelum akhir 2022 ini karena tahap pencalonan sudah dimulai Mei 2023. "Kalau sudah mulai pencalonan, tentu harus diketahui dapilnya mana, alokasi kursinya berapa," kata dia.

Tapi Ia enggan merinci konsekuensi jika aturan, seperti Perpu yang diusulkan Komisi II DPR, telat terbit. Ia menyebut masih ada UU Pemilu yang sekarang berlaku sekalipun hanya mengatur 34 provinsi saja. "Pokoknya KPU kerja menurut UU, kalau UU-nya ada itu, ya kami kerjakan itu," kata dia. 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

1 jam lalu

Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

Hasto menyebut Megawati menginstruksikan tiga pilar PDIP untuk rajin turun ke bawah demi meraih kepercayaan rakyat.


Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

23 jam lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

1 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

1 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

1 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

2 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

2 hari lalu

Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan 10 tahun tabrakan terus.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

3 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

3 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.