Update Covid-19 Kamis 7 Juli 2022, Kasus Harian Bertambah Nyaris 3 Ribu

Reporter

Editor

Febriyan

Warga saat mengikuti vaksinasi massal booster Covid 19 di Monas, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. Pemerintah akan mewajibkan vaksin Covid-19 booster sebagai syarat perjalanan di dalam negeri, baik untuk pengguna kereta api, pesawat terbang dan transportasi umum lainnya. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Covid-19 menyatakan bahwa penambahan kasus harian dalam 24 jam terakhir hingga Kamis, 7 Juli 2022 mencapai 2.881 kasus. Tren kenaikan pun terus terjadi. 

Pada Rabu kemarin, Satgas menyebutkan bahwa kasus harian bertambah 2.743 kasus. Sementara pada Selasa, 5 Juli 2022 terdapat tambahan kasus sebanyak 2.577. 

Tambahan tersebut membuat total kasus positif Covid sejak awal pandemi mencapai 6.103.552 kasus.

Selain kasus baru, Satgas Covid-19 juga mencatat tambahan korban meninggal sebanyak enam orang pada hari ini. Dengan demikian, total angka kematian menjadi 156.776 orang. 

Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah 1.877 orang pada hari ini. Total pasien sembuh secara kumulatif mencapai 5.9227.730 pasien.

Kasus aktif berada di angka 19.046 orang bertambah 998 kasus dari hari sebelumnya. Jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 76.507 unit.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian baru terbanyak dengan 1476 kasus. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat dengan 612 kasus, Banten 351 kasus, dan Jawa Timur 169 kasus. Provinsi lain mencatatkan kasus baru di bawah 100.

Penyebaran Covid-19 kembali naik diduga akibat merebaknya varian Omicron BA.4 dan BA.5. Varian ini terdeteksi masuk Indonesia sejak bulan lalu. 

Meskipun penambahan kasus baru saat ini masih didominasi di Jawa, pemerintah belum menaikkan status Pemberlakuan Pembatasn Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan sempat merevisi status kawasan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sebelumnya Level 2 menjadi Level 1. Hal itu membuat seluruh kawasan di Jawa dan Bali masih berstatus Level 1.

Pemerintah juga belum kembali mengetatkan aturan soal penggunaan masker. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi sempat mengumumkan bahwa masyarakat tak perlu menggunakan masker saat beraktifitas di ruangan terbuka. 

Meskipun demikian, Pemerintah memperketat aturan untuk izin keramaian dan pelaku perjalanan. Pada Senin lalu, Presiden Jokowi resmi menetapkan vaksin booster sebagai syarat untuk kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan pelaku perjalanan. 

Selain itu, Jokowi juga sempat memprediksi puncak penyebaran Covid-19 kali ini akan terjadi pada pekan ketiga dan keempat Juli 2022. Meskipun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak penularan kali ini tak akan setinggi puncak sebelumnya yang penambahan kasus barunya mencapai lebih dari 60 ribu kasus per hari. 






Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

26 menit lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

2 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

2 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

2 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

2 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

4 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

4 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

4 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

4 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

4 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).