YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Reporter

Massa menampilkan poster sindiran untuk pemerintah saat menggelar aksi di sekitar Istana Bogor, Rabu, 6 Juli 2022. Aliansi Bogor tolak RKUHP yang terdiri dari berbagai universitas kota Bogor, kembali menggelar aksi dengan tuntutan dibukanya draft RKUHP terbaru. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur meminta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). “Pemerintah dan DPR sebagai tim perumus RKUHP seharusnya membuka pembahasan secara menyeluruh dan memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat,” kata Isnur dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.

Pernyataan YLBHI itu berkaitan dengan respon DPR atas pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rapat kerja pada pukul 11.00 WIB soal Penyerahan Penjelasan 14 poin krusial dari pemerintah terkait RUU operan (carry over). Isnur berujar respons DPR dalam pertemuan ini adalah mengusulkan pembahasan perubahan RKUHP oleh pemerintah dalam rapat internal.

Rapat internal secara tertutup ini akan menyepakati apakah RKUHP akan dibawa ke tingkat 2 atau tidak untuk pengesahan. Juga dapat menentukan apakah akan dibuka pembahasan kembali. “Ini berarti ada atau tidaknya pembahasan substansial lanjutan RKUHP akan digantungkan berdasarkan rapat internal dan tertutup. Hal ini tidak dapat dibenarkan,” ucap Isnur.

Menurut dia sekalipun DPR memilih untuk tidak membahas RKUHP, pilihan tersebut seharusnya diambil melalui rapat terbuka. Melalui rapat terbuka, DPR dapat memaparkan apa yang menjadi alasan hal tersebut dilakukan. “Hal yang paling mendasar, pembahasan perubahan rumusan substansi RUU harus dibahas terbuka. Keseluruhan rancangan UU harus sudah dapat diakses publik dalam jangka waktu yang cukup sebelum disahkan,” tutur Isnur.

Sebelumnya, pada Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kemenkumham, terjadi perdebatan antara anggota DPR terkait penggunaan frasa "membahas dan menyelesaikan" RKUHP dalam catatan persetujuan rapat. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman meminta agar kata "membahas" dimasukkan ke catatan.

Namun Wakil Ketua Komisi III  Adies Kadir dan anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan bahwa cukup mencantumkan kata "menyelesaikan" saja di dalam catatan persetujuan rapat. “Biarkan ‘menyelesaikan’. Apakah dalam kata menyelesaikan itu ada kata pembahasan? Itu persoalan internal kita (DPR). Nanti kita perdebatkan di dalam rapat internal,” ucap Arsul Sani.

Menurut Arsul tidak mungkin tidak melakukan pembahasan meskipun kata "membahas" tidak tercantum di dalam catatan persetujuan rapat. Apalagi, pemerintah membawa sejumlah perubahan di dalam RKUHP yang pasti akan dibahas oleh DPR. “Kan ada dua pasal yang digugurkan pemerintah. Ini kan pasti akan kita bahas. Tidak mungkin kita kemudian mengatakan DPR setuju,” ucapnya.

Baca Juga: Pemerintah Enggan Buka RKUHP Terbaru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Soal Paspor Tanpa Kolom Tanda Tangan yang Ditolak Jerman, DPR Akan Panggil Kemenkumham

2 hari lalu

Soal Paspor Tanpa Kolom Tanda Tangan yang Ditolak Jerman, DPR Akan Panggil Kemenkumham

DPR akan meminta penjelasan Kemenkumham soal paspor tanpa kolom tanda tangan yang ditolak oleh Jerman.


Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

2 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

3 hari lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

3 hari lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

3 hari lalu

OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

Sekjen DPR tak bisa memastikan apakah peristiwa yang terjadi di sekitar gerbang belakang Kompleks DPR adalah operasi penangkapan Bupati Pemalang.


Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

3 hari lalu

Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

Partai Buruh menargetkan dapat kursi di Senayan dan kepala daerah. Ditargetkan bisa meraih 6,5 juta suara untuk lolos parlimentary threshold.


Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

4 hari lalu

Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak terima jika lembaganya dituding diam saja dalam kasus Brigadir J. Dia menyebut Mahfud Md menteri komentator.


Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

5 hari lalu

Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh yang digelar hari ini di depan Gedung DPR.


Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

5 hari lalu

Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh di Gedung DPR hari ini.