Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah) dan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos (kiri), dan Mochammad Afifuddin (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat tersebut membahas persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan Pemilu 2024, tapi sejumlah perubahan regulasi hingga kebutuhan anggaran masih belum selesai. Perubahan regulasi itu berkaitan dengan revisi UU Pemilu yang masih mengatur 34 provinsi, padahal DPR telah menyepakati lahirnya 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Belakangan, ada kabar kesepakatan dari Komisi II DPR untuk mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) saja biar lebih cepat, ketimbang revisi UU. Ketua KPU Hasyim Asy'ari enggan menyebut Perpu ini sebagai pilihan tepat untuk kelancaran Pemilu.

"Kami serahkan ke pembentuk, kami pelaksana. Apa kata UU kami laksanakan," kata dia usai rombongan KPU bertemu Menteri Komunikasi Johnny G Plate di Kantor Kementerian Komunikasi, Jakarta, Rabu, 7 Juli 2022.

Sebelumnya, kabar soal usulan Perpu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus. "Sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II disepakati bahwa Perpu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu di lokasi-lokasi itu daripada melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata dia, Minggu 3 Juli 2024.

Karena itu, menurut dia, Komisi II DPR cenderung memilih agar Jokowi mengeluarkan Perpu ihwal munculnya daerah pemilihan karena pemekaran tiga provinsi di Papua dan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Menurut dia, kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR menilai, jika merevisi UU Pemilu akan membutuhkan waktu yang panjang dan bisa saja merambah kepada klaster-klaster lain. "Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu karena adanya DOB Papua dan IKN," ujarnya.

Hasyim menyebut KPU sudah punya timeline untuk Pemilu 2024, di mana penataan daerah pemilihan (dapil) berlangsung dari Oktober 2022 sampai Februari 2023. Pemekaran wilayah kemudian menyebabkan munculnya dapil baru, yang menurut Hasyim pengaturan mestinya sudah selesai akhir 2022.

Sebab, tahapan pencalonan juga sudah dimulai Mei 2023. "Kalau sudah mulai pencalonan, tentu harus diketahui dapilnya mana, alokasi kursinya berapa," kata dia.

Tapi ia enggan merinci konsekuensi jika aturan, seperti Perpu yang diusulkan Komisi II DPR telat terbitnya. Ia menyebut masih ada UU Pemilu yang sekarang berlaku sekalipun hanya mengatur 34 provinsi saja. "Pokoknya KPU kerja menurut UU, kalau UU-nya ada itu, ya kami kerjakan itu," kata dia.

Hasyim menyebut diskusi dengan pemerintah soal pemekaran wilayah tentu akan dilakukan, karena efek pembentukan daerah baru akan memiliki konsekuensi elektoral. Tapi apakah Perpu ini urgen untuk diterbitkan segera oleh Jokowi, Hasyim menjawab diplomatis.

"Tergantung cara pandanganya, kalau dianggap urgen batas waktunya akhir tahun ini. Kalau dianggap biasa, KPU pakai UU yang sudah ada," kata dia.

Selanjutnya: Tak Pengaruh ke Biaya Pemilu






Wapres Menang Tipis di Pilpres Kenya, Suasana Pasca-Pemilu Tegang

42 menit lalu

Wapres Menang Tipis di Pilpres Kenya, Suasana Pasca-Pemilu Tegang

Kebingungan mengenai penghitungan suara di media dan lambatnya progres KPU Kenya telah menimbulkan kecemasan.


KPU Sebut 40 Parpol Daftar Pemilu 2024, Baru 24 yang Berkasnya Lengkap

4 jam lalu

KPU Sebut 40 Parpol Daftar Pemilu 2024, Baru 24 yang Berkasnya Lengkap

Sebanyak 40 parpol yang mendaftar Pemilu 2024 itu adalah dari 43 parpol pemegang akun sistem informasi partai politik KPU RI.


Pendaftaran Partai untuk Pemilu 2024 Berakhir, 3 Partai Tak Jadi Daftar

5 jam lalu

Pendaftaran Partai untuk Pemilu 2024 Berakhir, 3 Partai Tak Jadi Daftar

Setelah dibuka selama dua pekan, pendaftaran parpol untuk Pemilu 2024 telah ditutup kemarin. Tiga partai urung daftar.


Daftar Calon Peserta Pemilu 2024, Partai Bhineka dan Partai Perkasa Bawa Sejumlah Boks Dokumen

18 jam lalu

Daftar Calon Peserta Pemilu 2024, Partai Bhineka dan Partai Perkasa Bawa Sejumlah Boks Dokumen

KPU membuka pendaftaran calon parpol peserta pemilu 2024 mulai 1 Agustus sampai 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.


Partai Masyumi Daftar ke KPU Diiringi Tarian Persembahan

19 jam lalu

Partai Masyumi Daftar ke KPU Diiringi Tarian Persembahan

Sebelum kedatangan Partai Masyumi, terdapat tiga partai politik yang telah mendaftarkan diri di KPU untuk menjadi partai peserta Pemilu 2024.


Daftarkan Partai Karya Republik ke KPU, Cucu Soeharto: Program Kami Buka Lapangan Kerja dan Kurangi Utang

21 jam lalu

Daftarkan Partai Karya Republik ke KPU, Cucu Soeharto: Program Kami Buka Lapangan Kerja dan Kurangi Utang

Partai Karya Republik menargetkan pemilih dengan basis agamis, nasionalis, dan milenial.


Deklarasi KIB, Tiga Ketum Bakal Sampaikan Visi dan Misi Jelang Pemilu 2024

23 jam lalu

Deklarasi KIB, Tiga Ketum Bakal Sampaikan Visi dan Misi Jelang Pemilu 2024

Tiga Ketua Umum partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bakal menyampaikan visi dan misi menghadapi Pemilu 2024 saat deklarasi


KPU Tak Perpanjang Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

1 hari lalu

KPU Tak Perpanjang Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Idham mengatakan KPU akan mengakumulasi dokumen pendaftar parpol calon peserta Pemilu 2024 Senin dini hari 15 Agustus 2022.


Singgung Alasan Pembentukan KIB, Suharso Monoarfa: Agar Tak Durhaka pada Zamannya

1 hari lalu

Singgung Alasan Pembentukan KIB, Suharso Monoarfa: Agar Tak Durhaka pada Zamannya

Suharso Monoarfa menyebut salah satu tanda zaman besar adalah Masa Keemasan (Golden Time) yang akan dihadapi Indonesia.


Kata Gerindra soal Kemungkinan Prabowo Duet dengan Cak Imin hingga Puan Maharani

1 hari lalu

Kata Gerindra soal Kemungkinan Prabowo Duet dengan Cak Imin hingga Puan Maharani

Dengan dibukanya kemungkinan tersebut, Gerindra disebut masih bisa berkoalisi dengan PDIP, termasuk Prabowo Subianto berduet dengan Puan Maharani.