DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh saat memimpin audiensi Komisi III DPR RI dengan perwakilan masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022. Dalam audiensi tersebut mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan pernyataan Edy Mulyadi yang viral di media sosial dan dianggap melecehkan masyarakat Kalimantan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Permasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej telah menyerahkan draf RUU Permasyarakatan versi perubahan pada hari ini.

"Komisi III dan pemerintah bersepakat menyelesaikan RUU tentang Permasyarakatan untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh membacakan kesimpulan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 6 Juli 2022.

Adapun anggota Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman menyela dan menyatakan fraksinya tidak setuju RUU Permasyarakatan langsung disahkan. "Kami menolak, kami ingin dilakukan pembahasan dulu," ujar Benny.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, komisinya akan menggelar rapat internal lagi karena masih ada fraksi yang menolak.

"Jadi kami akan rapat internal dulu, nanti di voting saja, mana yang menolak dan mana yang setuju dibawa ke paripurna," ujar Politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya, DPR menargetkan pengesahan dua Rancangan Undang-Undang atau RUU sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 yang berakhir 7 Juli 2022 ini ditutup. Keduanya yaitu Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

"Target kami sebelum reses," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Sabtu, 21 Mei 2022.

RUU Pemasyarakatan sempat mendapat penolakan dari berbagai pihak. RUU ini dinilai berisiko menurunkan derajat delik korupsi menjadi tindak pidana biasa. "Membuat Indonesia melenceng dari komitmen antikorupsi yang disepakati dalam perjanjian internasional," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati beberapa waktu lalu.

RUU Pemasyarakatan menjadi kontroversi lantaran, berdasarkan pembahasan DPR periode sebelumnya, ada beberapa pasal yang dianggap meringankan sanksi bagi narapidana yang sedang menjalani masa tahanan. Pasal itu antara lain yaitu pasal 9 dan 10 revisi UU PAS yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi.

Sebelumnya, Anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PAN, Muslim Ayub mengatakan napi dapat memakai hak cuti untuk keluar lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal, dengan syarat harus diikuti oleh petugas kemana pun.

RUU ini juga dikritik lantaran mempermudah syarat bebas bersyarat bagi narapidana korupsi. Jika disahkan, RUU ini sekaligus akan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Baca juga: RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan Kembali Dibahas di DPR

DEWI NURITA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

2 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

3 hari lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

3 hari lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

3 hari lalu

OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

Sekjen DPR tak bisa memastikan apakah peristiwa yang terjadi di sekitar gerbang belakang Kompleks DPR adalah operasi penangkapan Bupati Pemalang.


Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

3 hari lalu

Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

Partai Buruh menargetkan dapat kursi di Senayan dan kepala daerah. Ditargetkan bisa meraih 6,5 juta suara untuk lolos parlimentary threshold.


Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

4 hari lalu

Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak terima jika lembaganya dituding diam saja dalam kasus Brigadir J. Dia menyebut Mahfud Md menteri komentator.


Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

5 hari lalu

Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh yang digelar hari ini di depan Gedung DPR.


Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

5 hari lalu

Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh di Gedung DPR hari ini.


Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

5 hari lalu

Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

Massa buruh mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.