Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Reporter

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik "Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP" di Semarang, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/ I.C.Senjaya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI pada hari ini, Rabu, 6 Juli 2022.

Edward menyebut ada tujuh perubahan dalam draf anyar tersebut, yakni mengenai 14 isu krusial, penyesuaian ancaman pidana, tindak pidana penadahan, harmonisasi dengan undang-undang di luar RKHUP, sinkronisasi batang tubuh dengan penjelasan, perbaikan teknik penyusunan, dan perbaikan typo atau salah ketik.

"Demikian tujuh poin perubahan dalam penyempurnaan RUU RKUHP yang diselesaikan pemerintah dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan," ujar Edward di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 Juli 2022.

Poin-poin perubahan tersebut tidak dibahas secara terbuka oleh fraksi-fraksi dalam rapat kerja bersama pemerintah hari ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, draf yang telah disempurnakan pemerintah tersebut akan disampaikan kepada seluruh anggota Komisi III untuk dibahas dengan masing-masing pimpinan fraksinya.

"Jadi sekarang kami terima dulu, kami baca lagi, pelajari, lalu dituangkan dalam pandangan mini fraksi, baru dilakukan tanya jawab lagi sebelum diambil keputusan (apakah disetujui akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau tidak)," ujar Adies.

Hingga berita ini ditulis, Komisi III DPR masih menggelar rapat internal untuk membahas kelanjutan RKUHP apakah akan disahkan dalam masa sidang ini atau tidak.

DEWI NURITA


Baca: Pakar Khawatir RKUHP Lahirkan Otoritarianisme, Bukan Dekolonialisasi






Soal Paspor Tanpa Kolom Tanda Tangan yang Ditolak Jerman, DPR Akan Panggil Kemenkumham

2 hari lalu

Soal Paspor Tanpa Kolom Tanda Tangan yang Ditolak Jerman, DPR Akan Panggil Kemenkumham

DPR akan meminta penjelasan Kemenkumham soal paspor tanpa kolom tanda tangan yang ditolak oleh Jerman.


Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

2 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

3 hari lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

3 hari lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

3 hari lalu

OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

Sekjen DPR tak bisa memastikan apakah peristiwa yang terjadi di sekitar gerbang belakang Kompleks DPR adalah operasi penangkapan Bupati Pemalang.


Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

3 hari lalu

Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

Partai Buruh menargetkan dapat kursi di Senayan dan kepala daerah. Ditargetkan bisa meraih 6,5 juta suara untuk lolos parlimentary threshold.


Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

4 hari lalu

Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak terima jika lembaganya dituding diam saja dalam kasus Brigadir J. Dia menyebut Mahfud Md menteri komentator.


Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

4 hari lalu

Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh yang digelar hari ini di depan Gedung DPR.


Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

5 hari lalu

Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh di Gedung DPR hari ini.