KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Dua tersangka beda kasus korupsi mantan Wali Kota Banjar, Herman Sutrisno (kiri) dan mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. Herman diperiksa dalam kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi. Sedangkan Rahmat Effendi diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Eksekusi putusan dilakukan pada Senin, 4 Juli 2022.

“Jaksa eksekutor KPK Eva Yustiana telah selesai mengeksekusi terpidana Lai Bui Min dkk selaku penyuap Wali Kota Bekasi,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 5 Juli 2022.

Ada empat terpidana yang dieksekusi ke penjara khusus koruptor tersebut. Lai Bui Min divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan; lalu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi Mulya penjara 2 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan; serta Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin penjara 2 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan.

Vonis untuk para terpidana penyuap Rahmat Effendi itu sudah inkrah. Sementara, Rahmat Effendi masih menjalani proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat. KPK mendakwa Rahmat menerima suap Rp 10 miliar dari pembelian lahan.

KPK menyatakan Rahmat menentukan lokasi lahan yang akan dibeli untuk proyek Pemerintah Kota Bekasi. Sebelum dibeli, KPK mendakwa Rahmat telah lebih dulu membuat perjanjian dengan pemilik tanah. Rahmat menerima duit dari pemilik lahan setelah tanah itu dibeli menggunakan duit Pemkot Bekasi.

Selain duit pembelian lahan, KPK menduga Rahmat juga menarik duit dari pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi. KPK pun telah menetapkan Rahmat menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Kasus TPPU itu masih dalam proses penyidikan di KPK.

Baca juga: KPK Limpahkan Berkas 4 Penyuap Rahmat Effendi ke Pengadilan Tipikor Bandung






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

7 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

8 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

9 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

9 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

11 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

15 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

18 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.