Nama Mardani H Maming Muncul di BAP Henry Soetio, Disebut Terima Uang Rp 2 Miliar Sebelum Jadi Bupati

Mantan Bupati Tanah Bumbu juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan hingga 11 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Mardani H. Maming, diperiksa untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengalihan Izin Usaha Tambang (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga terdapat aliran dana dari PT PCN kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP), dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Batulicin 69, sebesar Rp 89 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Banjarmasin - Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Henry Soetio, mengaku pernah menyetorkan uang Rp 2 miliar memalui tim sukses Mardani H Maming saat Pilkada Tanah Bumbu. Uang itu bentuk dukungan Henry kepada Mardani yang telah ia kenal sebelum kontestasi Pilkada Tanah Bumbu 2010.

“Saya pernah membantu Mardani H Maming pada saat pencalonan Bupati Tanah Bumbu melalui tim suksesnya dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 2 miliar,” kata Henry Soetio dinukil dari berita acara pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Minggu 3 Juli 2022.

BAP Henry Soetio telah dibacakan saat pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Senin, 25 April 2022 atas terdakwa Eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo. Henry Soetio telah meninggal dunia pada Juli 2021. Posisi Henry sebagai Dirut PCN digantikan oleh adik kandungnya, Christian Soetio.

Dalam BAP tersebut, Henry  mengaku telah mengenal Mardani sejak tahun 2008. “Saat itu Mardani H Maming sebagai calo pedagang batu bara,” kata Henry Soetio.

Setelah Mardani sukses menduduki Bupati Tanah Bumbu pada 2010, Henry kembali menjalin hubungan yang harmonis dengannya sebagai mitra bisnis. 

Tempo mencoba mengonfirmasi keterangan Henry Soetio ini kepada pihak Mardani. Namun dua nomor telepon seluler yang biasa digunakan Mardani tidak aktif.

Dwidjono yang merupakan mantan anak buah Mardani sendiri telah divonis pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan. Dia dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah karena mengeluarkan rekomendasi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT  Bangun Karya Pratama Lestari ke PT PCN.

Putusan ini di bawah tuntutan JPU yang menuntut Dwidjono pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1,3 miliar subsider satu tahun kurungan. JPU mengajukan banding atas vonis tersebut. Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan Dwidjono mengeluarkan rekomendasi tersebut atas perintah dari Mardani yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). 

Kuasa hukum Dwidjono, Lucky Omega Hasan, membenarkan isi dari BAP Henry Soetio yang diperoleh Tempo. “Iya sesuai,” ujar Lucky.

Selanjutnya, kesaksian Henry lainnya






Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

25 menit lalu

Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

PSI menyatakan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo murni aspirasi dari masyarakat.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

10 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

11 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

12 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

14 jam lalu

Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

Surya Paloh berharap suasana kebatinan maupun penerimaan dari PDIP sama seperti yang dirasakannya kala menyambangi Golkar hari ini.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

14 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

16 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Megawati Cerita saat Bung Karno Sebut Kalangan NU Pejuang

19 jam lalu

Megawati Cerita saat Bung Karno Sebut Kalangan NU Pejuang

Megawati kemudian protes lagi kepada Bung Karno. "'Diajarinya pakai sepatu. Itu kenapa pakai sandal semua?'.


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

20 jam lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.