Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Dusun, Dukuh, dan Desa, Apakah Ketiganya Sama?

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Warga mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih raksasa di Tebing Alam Bakung, Desa Sukarame II, Bandar Lampung, Lampung, Selasa, 17 Agustus 2021. Pengibaran bendera merah putih raksasa yanng dilakukan oleh gabungan mahasiswa pecinta alam beserta Kepolisian Brimob Polda Lampung tersebut dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. ANTARA/Ardiansyah
Warga mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih raksasa di Tebing Alam Bakung, Desa Sukarame II, Bandar Lampung, Lampung, Selasa, 17 Agustus 2021. Pengibaran bendera merah putih raksasa yanng dilakukan oleh gabungan mahasiswa pecinta alam beserta Kepolisian Brimob Polda Lampung tersebut dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. ANTARA/Ardiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah desa, dusun, dan dukuh sering kali dicampuradukkan atau dianggap memiliki makna yang sama. Lantas, apakah ketiganya benar-benar sama atau justru berbeda?

Merujuk Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam UU tersebut, penyebutan desa dan desa adat dipadukan menjadi satu sebagai desa saja. Dengan kata lain, misalnya, penyebutan Desa Adat Sade di Lombok Tengah tidaklah berbeda dengan penyebutan desa-desa lain secara hukum.

Kemudian, dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai dukuh. Pada Pasal 8 Ayat (4) dijelaskan bahwa dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa dusun merupakan bagian dari desa. Makna ini sama dengan pengertian dukuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kampung kecil atau bagian dari desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan begitu, secara bahasa dan pemaknaan, baik dusun maupun dukuh memiliki pengertian yang sama. Sementara itu, desa menjadi satuan pemerintahan yang lebih tinggi daripada dusun dan dukuh.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: Desa, Dusun, dan Dukuh, Ketiganya Punya Arti Sama atau Justru Berbeda?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wae Rebo Masuk Daftar Kota Kecil Terindah di Dunia Menurut The Spectator Index 2024

8 hari lalu

Rumah adat Mbaru di Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur. TEMPO
Wae Rebo Masuk Daftar Kota Kecil Terindah di Dunia Menurut The Spectator Index 2024

Wae Rebo di Flores menempati di urutan kedua setelah Rothenburg ob der Tauber di Jerman sebagai kota kecil terindah di dunia.


Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

10 hari lalu

ilustrasi Sunat
Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

Anggota parlemen Gambia berencana melakukan sebuah pemungutan suara untuk sebuah proposal yang akan melarang mutilasi alat kelamin perempuan


Tradisi Unik di Desa Piplantri India, Tanam 111 Pohon setiap Anak Perempuan Lahir

21 hari lalu

Ilustrasi menanam pohon (Pixabay)
Tradisi Unik di Desa Piplantri India, Tanam 111 Pohon setiap Anak Perempuan Lahir

Tradisi di Desa Piplantri India menjadi simbol perayaan kehidupan sekaligus ikrar untuk menjaga lingkungan.


Gus Baha Bercanda Soal Penyelesaian Sengketa: Enggak Usah di MK, Cukup jadi Menteri

23 hari lalu

Gus Baha dalam Dialog Kebangsaan dengan tema 'Merawat Ukhuwah Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia' yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM). YouTube UGM.
Gus Baha Bercanda Soal Penyelesaian Sengketa: Enggak Usah di MK, Cukup jadi Menteri

Gus Baha mengatakan tidak semua sengketa atau perselisihan harus diatasi lewat jalur hukum


Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

27 hari lalu

Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.


Disebut-sebut Dilibatkan dalam Masa Transisi Pemerintahan Baru, Apa Peran Jokowi?

30 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Disebut-sebut Dilibatkan dalam Masa Transisi Pemerintahan Baru, Apa Peran Jokowi?

Presiden Jokowi disebut-sebut akan dilibatkan dalam masa transisi pemerintahan baru hasil pemilu 2024..


Pemogokan Dokter, Perawat Korea Selatan akan Dilibatkan dalam Prosedur Medis

31 hari lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Pemogokan Dokter, Perawat Korea Selatan akan Dilibatkan dalam Prosedur Medis

Perawat Korea Selatan telah diberikan perlindungan hukum untuk melakukan beberapa prosedur medis yang biasanya dilakukan oleh dokter


Bamsoet Dorong Pentingnya Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT

34 hari lalu

Bamsoet Dorong Pentingnya Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menekankan pentingnya Indonesia memiliki peraturan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Investasi Non-Fungible Token (NFT).


Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

35 hari lalu

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Yandex)
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.


Hindari Mengunggah 6 Hal Ini di Media Sosial atau Anda akan Tersangkut Masalah Hukum

42 hari lalu

Ilustrasi bermain media sosial. (Unsplash/Leon Seibert)
Hindari Mengunggah 6 Hal Ini di Media Sosial atau Anda akan Tersangkut Masalah Hukum

Agar aman bermain media sosial, penting untuk mengetahui jenis unggahan atau akun Anda bisa terjerat masalah hukum.