Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyusuri Penyebab Renggangnya Hubungan Jenderal Hoegeng dengan Soeharto

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Hoegeng Iman Santoso
Hoegeng Iman Santoso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hoegeng Iman Santoso menjabat sebagai Kapolri pada 1968-1971. Meski tergolong singkat, Hoegeng jadi Kapolri yang banyak disukai masyarakat karena kejujuran dan integritasnya. Sebagai seorang Kapolri, Hoegeng tentu banyak berhubungan dengan para petinggi negeri, tak terkecuali Presiden Soeharto. Namun, hubungan Hoegeng dan Soeharto ternyata tidaklah harmonis.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 16-22 Agustus 2021, menurut anak Hoegeng, Aditya Sutanto, ketidakcocokan itu terjadi sejak Soeharto menduduki posisi Panglima Daerah Militer Diponegoro periode 1956-1959. Hoegang sendiri kala itu masih diamanahi sebagai Direktorat 2 Markas Besar Angkatan Kepolisian. Dalam sebuah kasus dugaan penyelundupan tekstil oleh warga negara India, istri Soeharto, Siti Hartinah, menjadi salah satu yang terseret kasus tersebut.

Hoegeng bercerita kepada Aditya bahwa Soeharto meminta istrinya dibebaskan. Ia bahkan menjanjikan membayar pajak barang-barang yang diseundupkan tersebut. Hoegung meladeni dan berkata akan melepaskannya jika Soeharto sudah memberikan bukti pembayaran serta memastikan uangnya masuk ke kas negara. Soeharto pun diduga tersinggung oleh jawaban Hoegeng.

Hubungan keduanya mengalami pasang-surut walaupun Soeharto melantik Hoegeng sebagai Kapolri pada 15 Mei 1968. Hal itu terlihat dalam kasus pemerkosaan Sumaridjem, penjual telur asal Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan kasus Sum Kuning. Ketika itu, Hoegeng telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus Sum Kuning. Hoegeng pun telah melaporkan kasus tersebut kepada Soeharto. 

Namun, Soeharto justru mengoper perkara itu untuk ditangani Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu)/Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, lembaga yang menangani kasus politik. Setelahnya kasus Sum Kuning pun perlahan menguap. Bahkan, Sumaridjem, sebagai korban malah dituntut tiga bulan penjara. Padahal, sebelumnya telah dicurigai bahwa pelaku pemerkosaan diduga berasal dari keluarga militer dan kerabat pejabat. Setelah melewati berbagai pertimbangan, hakim kemudian membebaskan Sumaridjem.

Klimaks ketidakharmonisan Hoegeng dan Soeharto terjadi ketika polisi menyelidiki kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan pengusaha Robby Tjahjadi. Hoegeng mendapati Robby keluar dari ruang tamu rumah Soeharto ketika hendak melaporkan kasus tersebut. Ia pun batal menemui Soeharto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelahnya, Soeharto menawari Hoegeng posisi duta besar untuk Belgia. Hoegeng menolak karena merasa tidak bisa menjadi diplomat. Namun ia bersedia diberi posisi apa pun di dalam negeri. Soeharto menyatakan tidak ada jabatan yang bisa diisi oleh Hoegeng. Hoegeng pun memutuskan untuk keluar. Pada 2 Oktober 1971, Hoegeng resmi menanggalkan posisinya sebagai Kapolri.

Pasca purnabakti, Soeharto tak pernah lagi mengundang Hoegeng ke acaranya. Bahkan, saat pernikahan Siti Hedianti, putri Soeharto, dengan Prabowo Subianto, Hoegeng tidak diperkenankan menampikan batang hidungnya. Mengutip dari buku Pak Hoegeng: Polisi Profesional dan Bermartabat, ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga kawan Hoegeng, meminta dia tidak datang. Menurut Sumitro, Soeharto tidak ingin Hoegeng berada di acara itu.

HATTA MUARABAGJA

Baca juga: Kisah Kapolri Hoegeng Menolak Gratifikasi dari Istri Menteri hingga Cukong Medan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

18 jam lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

1 hari lalu

Letjen Soeharto (kiri), Soekarno, Sultang Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik pada rapat Kabinet Ampera1, 25 Juli 1966. Dok. Rusdi Husein
Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

Naiknya Soeharto sebagai presiden menggantikan Sukarno berawal dari kemelut politik yang rumit pasca peristiwa G30S


Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

2 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?


Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

2 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 19 April 2023. Foto Humas Polri
Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

Polri memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada Jumat, 5 April 2024 atau hari terakhir kerja sebelum cuti bersama Idul Fitri.


Mudik Lebaran, Kapolri: Biaya Tol akan Dibebaskan Bila Antrean Luar Biasa

2 hari lalu

Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2024 Tingkat Menteri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 25 Maret 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mudik Lebaran, Kapolri: Biaya Tol akan Dibebaskan Bila Antrean Luar Biasa

Kapolri menyebut jumlah pemudik tahun ini diperkirakan meningkat 56 pesen


Mudik Lebaran, Kapolri Kerahkan 155.165 Personel dan Bangun 5784 Pos Operasi Ketupat 2024

2 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi gelar Operasi Ketupat 2023. (Foto: Humas Polri)
Mudik Lebaran, Kapolri Kerahkan 155.165 Personel dan Bangun 5784 Pos Operasi Ketupat 2024

Kapolri menyebut arus mudik Lebaran 2024 diprediksi meningkat sebesar 56 persen dibanding tahun lalu.


Muhadjir Effendy Sebut Idulfitri Dapat Dipastikan Jatuh pada 10 April 2024

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) angkutan lebaran tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Muhadjir Effendy Sebut Idulfitri Dapat Dipastikan Jatuh pada 10 April 2024

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipastikan jatuh pada Rabu, 10 April 2024.


TPN Ganjar-Mahfud Klaim Kapolri Larang Kapolda Jadi Saksi di MK

7 hari lalu

Pengacara Todung Mulya Lubis (tengah) saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' yang diajukan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
TPN Ganjar-Mahfud Klaim Kapolri Larang Kapolda Jadi Saksi di MK

TPN Ganjar-Mahfud punya saksi yang cukup banyak untuk menghadapi proses persidangan di MK.


Mantan Menteri Penerangan Era Soeharto, Alwi Dahlan Meninggal

8 hari lalu

Menteri penerangan/ menpen Alwi Dahlan [Moedijanto; 2000/05/15]
Mantan Menteri Penerangan Era Soeharto, Alwi Dahlan Meninggal

Mantan Menteri Penerangan Alwi Dahlan meninggal pada hari ini pukul 08.15 WIB. Jenazah rencananya akan dimakamkan di San Diego, Karawang.


Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

10 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?