Sultan Hamengku Buwono X Tegaskan Tak Akan Bantu ASN Yang Terlibat Korupsi

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendampingi Presiden Joko Widodo bertolak ke IKN dari Lanud Adisutjipto Yogyakarta pada Minggu, 13 Maret 2022. Dok. Biro Setpres

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun pada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melakukan korupsi.

ASN dan pejabat di Yogya semua sudah menandatangani kesepakatan tidak menyalahgunakan wewenang untuk korupsi," kata Sultan usai rapat koordinasi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI Nurul Ghufron di Yogyakarta Kamis, 30 Juni 2022.

KPK pada awal Juni ini melalukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta dua periode Haryadi Suyuti, dan mantan staf juga kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton. 

Pasca penangkapan oleh KPK itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta sepanjang Juni ini masih dipanggil dan diperiksa KPK sebagai saksi.

Sultan menyatakan para ASN dan pejabat itu sudah bersumpah pada waktu diangkat untuk tidak berkhianat dengan cara korupsi.

"Jadi kalau mereka tetap melakukan korupsi, saya tidak akan melakukan apa pun untuk membantunya," kata Sultan.

Sultan menegaskan tidak akan mentolerir ASN maupun pejabat di DIY yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dirinya tidak akan sedikitpun memberikan pembelaan jika yang bersangkutan terbukti melakukan kejahatan tersebut.

"Saya sebagai gubernur punya tugas untuk membina ASN, tapi kalau mereka menyalahgunakan itu maka harus bertanggung jawab,” kata Sultan.

Sultan memastikan tidak akan menghalangi penyidik KPK untuk melaksanakan tugasnya apabila di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat aparatur negara yang dicurigai melakukan praktik korupsi.

Sultan tak bersedia memberi bantuan dalam bentuk apa pun karena korupsi terbukti memperlambat pembangunan.

"Korupsi juga menimbulkan ketidakefisienan dan meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan umum," kata dia.

Sultan juga mengatakan korupsi yang dilakukan oleh satu orang saja sudah sangat merugikan dan memangkas hak masyarakat luas untuk sejahtera.  

Menurutnya, satu OTT hanya akan menyelesaikan satu kasus, tetapi edukasi sejak dini dan berkelanjutan akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten korupsi dari generasi ke generasi.

Dalam pertemuan itu, Sultan HB X dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melakukan penandatanganan kerjasama Whistleblowing System (WSB).

Kerjasama itu tujuannya menekan perilaku koruptif aparatur yang tidak bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan.

Baca juga: KPK Periksa 7 Saksi di Kasus Haryadi Suyuti

PRIBADI WICAKSONO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sejumlah Advokat akan Lapor ke KPK soal Dugaan Suap di Kasus Brigadir J

2 jam lalu

Sejumlah Advokat akan Lapor ke KPK soal Dugaan Suap di Kasus Brigadir J

KPK diminta aktif mencari bukti dugaan suap ini, termasuk kemungkinan penyuapan selain kepada LPSK dalam kasus Brigadir J.


Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

2 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


60 Tahun TNI Wara, Kisah Terbentuknya TNI Wanita Angkatan Udara

2 hari lalu

60 Tahun TNI Wara, Kisah Terbentuknya TNI Wanita Angkatan Udara

Pada 12 Agustus 2022, merupakan hari ulang tahun atau HUT ke-60 TNI Wara. Begini kisah terbentuknya TNI Wanita Angkatan udara.


KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

2 hari lalu

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

KPK menahan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Agus Budiarto dalam perkara suap ketok palu pembahasan dan pengesahan APBD dan APBD-P .


OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

KPK menyita duit dengan mata uang rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

2 hari lalu

Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hari ini mengunjungi kantor Bupati Pemalang setelah sebelumnya Mukti Agung Wibowo ditangkap KPK.


OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

Dalam operasi tangkap tangan KPK ini, selain Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, diringkus juga Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.


OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

Orang yang ditangkap dalam OTT itu terdiri dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Sekretaris Daerah, dan beberapa pejabat lainnya.


Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

3 hari lalu

Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

Berita eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto protes Poskota, tangis Putri Candrawathi, dan Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan jadi Top 3 Metro.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

3 hari lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.