Soal Ganja untuk Medis, Wamenkumham Sebut Ada Mekanisme Revisi UU Narkotika

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik "Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP" di Semarang, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/ I.C.Senjaya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, ada usulan soal ganja untuk medis. Tapi semua itu harus melalui mekanisme perubahan Undang - Undang Narkotika. 

Edward mengatakan, perubahan atas UU Narkotika itu masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2022.

"Soal ganja untuk medis, itu kan ada usulan-usulan tapi semua akan melalui mekanisme karena memang perubahan atas UU Narkotika itu masuk di dalam prolegnas tahun 2022. Nanti dibahas, ya didiskusikan," katanya kepada wartawan usai menghadiri dialog bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022.

Sebelumnya, Polri menyatakan pihaknya belum memiliki persiapan apapun berkaitan isu legalisasi ganja medis. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan, Polri sebagai penegak hukum wajib menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

"Belum ada persiapan apapun terkait wacana ganja dilegalkan untuk kepentingan medis,” kata Krisno dalam keterangannya, Rabu, 29 Juni 2022.

Menurutnya, sejauh ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja. Upaya melegalisasi ganja, kata Krisno, harus melalui persetujuan Menteri Kesehatan, dalam hal ini atas rekomendasi BPOM sebagaimana di Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 35/2009.

Dia menegaskan ganja masih dilarang untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, ia turut menyinggung soal kemungkinan meningkatnya penyalahgunaan ganja jika tumbuhan itu dibolehkan untuk medis.

“Saat ini, Polri sebagai penyidik tindak pidana narkotika berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No.35/2009 tentang narkotika, bahwa ganja sebagai salah satu bentuk narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,” katanya.

Namun, dia menegaskan bahwa dirinya tidak mau mendahului untuk membuat prediksi apakah kasus penyalahgunaan meningkat manakala ganja dilegalkan untuk kepentingan medis, meskipun bisa saja terjadi demikian.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ganja dapat dipakai untuk layanan medis tertentu dan akan segera mengeluarkan regulasi guna memberikan akses penelitian ganja.

Kemenkes akan melakukan kontrol terhadap fungsi-fungsi penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan medis. “Penelitian ini melibatkan penelitian lain seperti perguruan tinggi karena balik lagi, tahap pertamanya harus ada penelitian,” ujarnya.

Wacana legalisasi ganja untuk medis ini menguat setelah Santi Warastuti, warga Sleman, Yogyakarta mengampanyekan ganja untuk pengobatan.

Aksi Santi berjuang melegalkan ganja medis di Indonesia demi pengobatan sang anak sebelumnya viral di media sosial. Santi membawa tulisan berisi tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi di tengah car free day (CFD), Jakarta Pusat, Ahad, 26 Juni 2022. "Tolong anakku butuh ganja medis," tertulis dalam poster yang dibawa ibu itu saat CFD.

Baca juga: Bareskrim Singgung Potensi Penyalahgunaan Bila Ada Legalisasi Ganja Medis

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Hakim AS: Larangan Pengguna Ganja Memiliki Senjata Api Tidak Konstitusional

1 hari lalu

Hakim AS: Larangan Pengguna Ganja Memiliki Senjata Api Tidak Konstitusional

Putusan Hakim AS Patrick Wyrick ini mengutip putusan Mahkamah Agung AS tahun lalu yang secara signifikan memperluas hak kepemilikan senjata api


Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

2 hari lalu

Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

Aturan menikah bagi anggota Polri tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

3 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

3 hari lalu

Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

Korlantas Polri akan bergerak cepat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan listrik, mulai penerbitan STNK dan BPKB baru.


Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

4 hari lalu

Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri berencana untuk menerapkan penggolongan Surat Izin Mengemudi atau SIM C bagi para pengguna motor listrik.


5 Jenis Narkoba yang Sering Dijumpai Kasusnya di Masyarakat

4 hari lalu

5 Jenis Narkoba yang Sering Dijumpai Kasusnya di Masyarakat

Penyalahgunaan narkoba kian marak. Oleh karena itu, penting mengetahui jenis narkoba yang sering dijumpai di masyarakat


Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

5 hari lalu

Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

Anggota Polri bersama Kementerian/Lembaga di Indonesia mengikuti pelatihan manajemen pengamanan stadion oleh Conventry University Inggris


Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

6 hari lalu

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

Orang yang terlibat kecelakaan dan sengaja tidak memberikan pertolongan, atau bahkan terjadi tabrak lari adalah tindak pidana.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

6 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

6 hari lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan