Soal Ganja untuk Medis, Wamenkumham Sebut Ada Mekanisme Revisi UU Narkotika

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik "Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP" di Semarang, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/ I.C.Senjaya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, ada usulan soal ganja untuk medis. Tapi semua itu harus melalui mekanisme perubahan Undang - Undang Narkotika. 

Edward mengatakan, perubahan atas UU Narkotika itu masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2022.

"Soal ganja untuk medis, itu kan ada usulan-usulan tapi semua akan melalui mekanisme karena memang perubahan atas UU Narkotika itu masuk di dalam prolegnas tahun 2022. Nanti dibahas, ya didiskusikan," katanya kepada wartawan usai menghadiri dialog bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022.

Sebelumnya, Polri menyatakan pihaknya belum memiliki persiapan apapun berkaitan isu legalisasi ganja medis. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan, Polri sebagai penegak hukum wajib menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

"Belum ada persiapan apapun terkait wacana ganja dilegalkan untuk kepentingan medis,” kata Krisno dalam keterangannya, Rabu, 29 Juni 2022.

Menurutnya, sejauh ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja. Upaya melegalisasi ganja, kata Krisno, harus melalui persetujuan Menteri Kesehatan, dalam hal ini atas rekomendasi BPOM sebagaimana di Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 35/2009.

Dia menegaskan ganja masih dilarang untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, ia turut menyinggung soal kemungkinan meningkatnya penyalahgunaan ganja jika tumbuhan itu dibolehkan untuk medis.

“Saat ini, Polri sebagai penyidik tindak pidana narkotika berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No.35/2009 tentang narkotika, bahwa ganja sebagai salah satu bentuk narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,” katanya.

Namun, dia menegaskan bahwa dirinya tidak mau mendahului untuk membuat prediksi apakah kasus penyalahgunaan meningkat manakala ganja dilegalkan untuk kepentingan medis, meskipun bisa saja terjadi demikian.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ganja dapat dipakai untuk layanan medis tertentu dan akan segera mengeluarkan regulasi guna memberikan akses penelitian ganja.

Kemenkes akan melakukan kontrol terhadap fungsi-fungsi penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan medis. “Penelitian ini melibatkan penelitian lain seperti perguruan tinggi karena balik lagi, tahap pertamanya harus ada penelitian,” ujarnya.

Wacana legalisasi ganja untuk medis ini menguat setelah Santi Warastuti, warga Sleman, Yogyakarta mengampanyekan ganja untuk pengobatan.

Aksi Santi berjuang melegalkan ganja medis di Indonesia demi pengobatan sang anak sebelumnya viral di media sosial. Santi membawa tulisan berisi tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi di tengah car free day (CFD), Jakarta Pusat, Ahad, 26 Juni 2022. "Tolong anakku butuh ganja medis," tertulis dalam poster yang dibawa ibu itu saat CFD.

Baca juga: Bareskrim Singgung Potensi Penyalahgunaan Bila Ada Legalisasi Ganja Medis

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






LPSK Sebut Kuasa Hukum Brigadir J Menolak Advokasi soal Restitusi

19 jam lalu

LPSK Sebut Kuasa Hukum Brigadir J Menolak Advokasi soal Restitusi

Kepada penyidik, Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir J di Magelang. Namun, dirinya baru melakukan eksekusi itu saat tiba di Jakarta


Telusuri Pemicu Penembakan Brigadir J, Timsus Polri Berangkat ke Magelang

21 jam lalu

Telusuri Pemicu Penembakan Brigadir J, Timsus Polri Berangkat ke Magelang

Dalam kasus ini, peristiwa dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi dengan terlapor Brigadir J telah dihentikan usai gelar perkara


Sejarah Bhayangkari Organisasi Persatuan Istri Anggota Polri, Ada yang Berubah Pasca Reformasi?

1 hari lalu

Sejarah Bhayangkari Organisasi Persatuan Istri Anggota Polri, Ada yang Berubah Pasca Reformasi?

Istri anggota Polri tergabung dalam wadah organisasi yang bernama Bhayangkari. Begini sejarah pembentukannya hingga pasca reformasi.


Ajudan Irjen Ferdy Sambo Kedapatan Punya Tato, Begini Aturan di Polri

1 hari lalu

Ajudan Irjen Ferdy Sambo Kedapatan Punya Tato, Begini Aturan di Polri

Tato dilarang tapi ada pengecualian bagi anggota Polri yang bertugas di lapangan, khususnya di bidang reserse dan intelijen.


Aturan Anggota Polri Jadi Ajudan

1 hari lalu

Aturan Anggota Polri Jadi Ajudan

Dalam Pasal 8 Ayat 3 Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dituliskan bahwa jumlah anggota Polri yang dapat dijadikan ajudan pejabat hanya dua personel.


Kasus Pelecehan Dihentikan, Keluarga Brigadir J Ingin Nama Baik Anaknya Dipulihkan

1 hari lalu

Kasus Pelecehan Dihentikan, Keluarga Brigadir J Ingin Nama Baik Anaknya Dipulihkan

Pengacara keluarga Brigadir J mengatakan, keputusan Mabes Polri menghentikan kasus pelecehan iadalah langkah yang sangat tepat.


Kasus Pembunuhan Brigadir J, Personel Polri yang Ditahan Menjadi 16 Orang

1 hari lalu

Kasus Pembunuhan Brigadir J, Personel Polri yang Ditahan Menjadi 16 Orang

Anggota Polri yang ditahan di tempat khusus (patsus) karena melanggar kode etik penanganan kasus pembunuhan Brigadir J bertambah menjadi 16 orang.


Boleh Menggelar Hajatan di Jalan Umum?

1 hari lalu

Boleh Menggelar Hajatan di Jalan Umum?

Hajatan seringkali digelar di jalan umum dan menimbulkan kemacetan. Bagaimana aturannya?


Logo Divisi Propam Polri, 2 Pistol Emas Saling Menyilang Apa Artinya?

2 hari lalu

Logo Divisi Propam Polri, 2 Pistol Emas Saling Menyilang Apa Artinya?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri. Begini makna logo Dividi Propam.


Mengenal Tim Siber Polri yang Memeriksa 15 Ponsel Terkait Kematian Brigadir J

2 hari lalu

Mengenal Tim Siber Polri yang Memeriksa 15 Ponsel Terkait Kematian Brigadir J

Komnas HAM mengungkap tim siber Polri menyelesaikan pemeriksaan terhadap 15 ponsel yang disinyalir berkaitan dengan kematian Brigadir J.