DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

Reporter

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) lima provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 Juni 2022.

"Apakah RUU Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna, yang kemudian dijawab ‘setuju’ oleh seluruh peserta sidang.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada 8 Februari 2022 lalu menyetujui lima RUU tentang provinsi menjadi RUU usul inisiatif DPR. Pengambilan keputusan dilakukan usai fraksi-fraksi DPR menyampaikan pandangannya terhadap lima RUU pembentukan provinsi tersebut. Komisi II kemudian menyetujui hasil pembahasan tingkat I  dibawa ke pembicaraan tingkat II, Selasa, 21 Juni 2022.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyebut RUU lima provinsi tersebut dibuat dalam
rangka penataan ulang dasar hukum pembentukan provinsi tersebut, karena alas hukumnya masih berdasarkan UUDS 1950 (UU Repubik Indonesia Serikat/RIS). Sementara konstitusi saat ini sudah kembali kepada UUD NRI 1945. 

"UU tersebut sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini," ujar Junimart saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna.

Pembahasan juga dilakukan karena ada perubahan batas wilayah karena kelahiran provinsi baru akibat pemekaran wilayah dan penambahan kabupaten baru di satu provinsi. RUU tentang lima provinsi itu juga dibahas, karena regulasi sebelumnya belum memuat soal materi keragaman, adat, dan budaya daerah.

DEWI NURITA







HUT Sumbar ke-77, Jusuf Kalla: Berpikir Seperti Orang Minang, Bekerja seperti Orang Jawa

4 jam lalu

HUT Sumbar ke-77, Jusuf Kalla: Berpikir Seperti Orang Minang, Bekerja seperti Orang Jawa

HUT Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ke-77 dihadiri Jusuf Kalla. "Orang Minang selalu pakai otak bukan otot," katanya.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

5 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

6 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Pekan Kebudayaan Daerah Sumbar, Apa yang Unik?

12 jam lalu

Pekan Kebudayaan Daerah Sumbar, Apa yang Unik?

Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Sumbar menampilkan bebagai penampilan seni dan budaya Minangkabau 1-5 Oktober 2022.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Fortuner Kecelakaan Tragis di Kupang, Begini Awalnya

1 hari lalu

Fortuner Kecelakaan Tragis di Kupang, Begini Awalnya

SUV Toyota Fortuner hitam itu hilang kendali kira-kira 100 meter setelah melewati Hotel Debitos, Jalan Frans Seda, Kota Kupang, yang sedikit menurun.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

2 hari lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.