Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sunny Tanuwidjaja Mundur dari PSI, Gara-gara Sokong Anies?

Reporter

image-gnews
Staf khusus Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja duduk di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 13 April 2016. Penyidik KPK meminta keterangan Sunny sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKl, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Staf khusus Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja duduk di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 13 April 2016. Penyidik KPK meminta keterangan Sunny sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKl, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sunny Tanuwidjaja mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kemunduran Sunny diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sikap Sunny berbeda dengan PSI yang secara terbuka menyatakan tidak mendukung Anies di Pilpres 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie membenarkan bahwa Sunny telah lama mengundurkan diri. "Bro Sunny mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina sejak sekitar setahun lalu, karena akan membantu Pak Anies. Ia digantikan oleh Raja Juli Antoni," ujar Grace saat dihubungi, Rabu, 29 Juni 2022.

Kendati demikian, Grace menyebut partainya menghormati apa pun keputusan yang dipilih anggota. "Politik itu kan pilihan," tuturnya. "Tapi prinsipnya, PSI jelas tidak akan mendukung Pak Anies karena sekalipun ia mengklaim dirinya pluralis, fakta sejarah membuktikan ia turut memainkan politik identitas dalam memperoleh kekuasaan".

Dalam laporan Majalah Tempo pekan ini, Sunny disebut turut menyokong Anies dan memberi advis menghadapi Pemilu 2024.

Tiga narasumber yang mengetahui keterlibatan Sunny menyebut mantan anggota staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu memberi masukan soal isu strategis di bidang sosial dan politik. Anies dan Sunny sama-sama pernah menempuh program doktoral di Northern Illinois University, Amerika Serikat.

Sunny pernah terseret kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 2016. Nama Sunny disebut beberapa kali dalam berkas putusan Mohamad Sanusi, terpidana tujuh tahun penjara dalam kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. Sunny disinyalir aktif berkomunikasi dengan para pengembang pulau-pulau buatan.

Selain memberikan masukan kepada Anies, Sunny disebut memprakarsai wadah tukar gagasan yang disebut Forum Mandala. Dua orang dekat Anies Baswedan bercerita, peserta komunitas diskusi ini sangat terbatas dan kerap membahas kebijakan pemerintah. Seorang narasumber mengaku pernah hadir dalam pertemuan yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut dia, kegiatan ini setidaknya sudah dua kali dilaksanakan.

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan seorang mantan Wakil Menteri Perdagangan pernah diundang ke Forum Mandala dalam kesempatan terpisah. Menurut seorang pejabat Balai Kota yang pernah datang ke forum, dua pembicara itu membahas kelangkaan bahan kebutuhan pokok serta dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perdagangan dan stok pangan.

Sunny menolak berkomentar mengenai keterlibatannya di Balai Kota. "Saya sedang di luar kota," ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 21 Juni 2022.

DEWI NURITA | MAJALAH TEMPO

Baca: Staf Ahok Terpecah Jadi Dua Kubu Setelah Isu Korupsi Reklamasi Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

31 menit lalu

Chico Hakim. Instagram
Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

TPN Ganjar-Mahfud merespons jika permohonan sengketa Pilpres ditolak MK.


MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

MK menyatakan telah menerima 47 amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sengketa Pilpres per kemarin.


Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

3 jam lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

Titi Anggraini, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

3 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Dasco, Prabowo juga berpesan kepada para pendukungnya untuk mempercayakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 ke hakim MK.


Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

12 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

13 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dokumentasi Tim Media Prabowo
Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

Prabowo dan Tony Blair mendiskusikan satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.


MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

14 jam lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

MK memastikan rapat permusyawaratan hakim soal sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Pengamanan sangat ketat.


Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

17 jam lalu

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Bersama Menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) Adil dan Benar mendengarkan kutbah shalat Jumat di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat 19 April 2024. Massa pengujuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut menuntut MK dapat memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

Majelis Hakim MK yang menyidang perkara ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hakim diminta melihat substansi.


Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

19 jam lalu

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amicus curiae atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

Dia menjelaskan berbagai amicus curiae yang berdatangan ke MK bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia.