TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2022 Arab Saudi Arsad Hidayat mengharapkan pemerintah Arab Saudi bisa mengeluarkan penetapan kuota haji lebih awal.
"Kami sudah sampaikan juga ke pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kalau seandainya juga nanti kuota di 2023 kembali normal, agar menyiapkan MoU yang di dalamnya termasuk penetapan kuota itu dari awal," kata Arsad di Mekkah, Selasa, 28 Juni 2022.
Dia mengharapkan jika memungkinkan setelah selesai pelaksanaan haji, paling lambat November-Desember 2022, sudah ada undangan untuk melaksanakan MoU. Ini agar persiapan dari sisi pemerintah dan DPR akan jauh lebih baik, termasuk tambahan kuota haji.
"Saya kira kalau pun mau diberi tambahan kuota, ya, waktunya harus cukup sehingga tidak menyusahkan semua pihak," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka di sela-sela peninjauan layanan bagi jamaah haji Indonesia mengatakan, DPR akan membuat usulan panitia kerja pengawasan, lagi tapi tidak dalam kerangka persiapan haji. "Karena ini kan perbaikan, misalnya pengelolaan dana haji, lalu juga sistem kuota atau batasan-batasan. Ya banyak sekali kebijakan Saudi yang perlu lagi kita review," kata Diah.
Pemerintah Saudi sebelumnya memberikan tambahan 10 ribu kota haji bagi Indonesia. Namun, waktu pemberian yang mepet ini membuat Kementerian Agama tak akan menggunakannya.
Pitaloka mengharapkan adanya komunikasi yang lebih maksimal dari pemerintahan Saudi. Ini karena penambahan kuota yang mepet dengan momen haji membuat sulit dalam persiapannya.
"Ini yang kami ingin mencermati, takutnya tahun depan kuota full, ya, artinya persiapannya harus lebih matang. Sejauh ini alhamdulillah senang melihat jamaah haji kita sehat," katanya.
