Aturan Khusus ASN dalam RUU DOB Papua: 80 Persen OAP, Usia CPNS Boleh 48 Tahun

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkukuh menuntaskan pembahasan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua dalam pekan ini. RUU DOB ini akan menjadi payung hukum bagi pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni; Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengklaim, RUU DOB ini telah mendapat penerimaan dari masyarakat Papua.

"Dari hasil kunjungan kami di Papua, baik di Merauke maupun Jayapura, masyarakat yang diwakili berbagai elemen, yang kami kira cukup representatif, meliputi pemerintah daerah, panitia daerah pemekaran, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan suku dan segala macam, tidak lagi mempersoalkan apakah pemekaran ini diterima atau tidak diterima," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 28 Juni 2022.

Menurut Doli, masyarakat hanya menuntut agar rencana pemekaran daerah ini menjamin keberadaan orang asli Papua (OAP). "Jadi semacam ada affirmative action, dan mereka berharap agar migrasi orang-orang dari luar Papua dikendalikan," ujar dia.

Untuk menjamin hal tersebut, kata Doli, dalam rapat kerja siang ini pemerintah mengakomodir aspirasi itu dengan memasukkan aturan khusus di bidang aparatur negara sebagai bentuk afirmasi. Dalam RUU DOB Papua, diatur penetapan ASN maksimal 80 persen harus diisi OAP.

"Untuk pertama kalinya, pengisian ASN dapat dilakukan dengan penerimaan: calon PNS OAP yang berusia paling tinggi 48 tahun. Ini kami naikkan dari batas sebelumnya 35 tahun; lalu pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori II di BKN menjadi CPNS yang berusia paling tinggi 50 tahun. Jadi ini sudah kami atur sedemikian rupa sebagai bentuk afirmasi," ujar Doli.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay sebelumnya sangsi akan klaim DPR bahwa seluruh aspirasi masyarakat Papua telah didengarkan. Ia menduga masyarakat yang diajak berdiskusi hanya sebatas kepala daerah dan jajaran pejabat. Tak ada masyarakat asli Papua yang sebenarnya mempunyai hak politik menyatakan pendapat.

"Saya lihat DPR RI memanfaatkan kewenangan atributif dari UU Nomor 2 Tahun 2021 untuk mengatur semau mereka tanpa mengikuti mekanisme dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Gobay, kemarin.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memperingatkan pemerintah agar tidak meneruskan rencana pemekaran provinsi di Papua. Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pihaknya mendesak agar pemerintah mencabut wacana tersebut.

“Kami menegaskan bahwa Jakarta, DPR RI, dan presiden, para kabinetnya, segera cabut rancangan Undang-Undang pemekaran provinsi-provinsi itu,” katanya dalam rekaman suara yang diterima Tempo, Senin, 27 Juni 2022.

OPM menganggap pemerintah terlalu memaksakan mengatur tanah adat orang Papua. Jika tetap dilanjutkan wacana pemekaran provinisi, kata Sebby, maka pihaknya akan terus mengancam keamanan di daerah Papua.

Baca juga: RUU DOB Papua Dikebut, Mahfud: Jumlah Pendukung Lebih Banyak daripada Penolak

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA






Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

3 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

4 jam lalu

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

Terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai divonis bebas Pengadilan Negeri Makassar. Hakim menilai pelanggaran HAM tidak terbukti.


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

1 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

1 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

1 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

1 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

1 hari lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

2 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.