TEMPO.CO, Jakarta - Pengumuman hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 dengan pelantikan Presiden yang baru terpilih akan memakan waktu 8 bulan. Waktu yang panjang ini dikhawatirkan memberi dampak pada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkhawatirkan jeda waktu yang panjang itu bisa memunculkan dualisme kepemimpinan nasional.
"Presiden terpilih dari Pilpres 2024 akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sebaiknya kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Joko Widodo untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir," kata Fahri dalam diskusi bertajuk Pemisahan Pilpres dengan Pileg:Tinjauan Strategis yang diadakan secara daring pada Jumat, 24 Juni 2022.
Ia mengkhawatirkan durasi jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden Jokowi.
Adanya jeda waktu selama 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih diselenggarakan, kata Fahri, akan mengakibatkan semacam dualisme kepemimpinan nasional.
Oleh karena itu, ia berharap publik dan seluruh jajaran pemerintahan agar dapat memastikan pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik hingga masa jabatannya berakhir.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan Presiden terpilih, dalam dunia politik di berbagai negara, akan melahirkan periode lame duck atau periode 'bebek lumpuh'.
Periode lame duck, lanjut Sirojudin, juga bisa menimbulkan konsekuensi lunturnya pengaruh Presiden petahana di kalangan birokrasi. Dengan demikian, Sirojudin mengungkapkan bahwa ide memperpendek periode tersebut patut dipertimbangkan.
Selaras dengan Fahri Hamzah dan Sirojudin, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto juga berpandangan bahwa jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden akan berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.
“Hasil pilpres dan pileg akan membuat siapa pun peserta kontestasi, baik partai politik maupun politisi, akan sibuk mengamankan keberlangsungan jejak politik mereka. Terbuka juga kemungkinan bahwa hasil pileg akan memunculkan situasi riil yang berbeda dari konstelasi politik yang terbentuk pra- pemilu 2024," kata Hery.
Baca juga: Pengamanan SIPOL untuk Pemilu 2024 Dibikin Dua Lapis
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
