Politikus PKS Minta Presiden Serius Antisipasi Krisis Pangan: Tanda-tanda Semakin Terasa

Presiden Joko Widodo mengangkat bibit pohon ke truk untuk diantar ke daerah saat peresmian Persemaian Rumpin di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Juni 2022. Sebelum diresmikan, Jokowi sudah memerintahkan untuk membangun kebun bibit atau nursery sebanyak-banyaknya pada tiga tahun lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Hermanto meminta Presiden Joko Widodo serius mengantisipasi krisis pangan yang sudah diambang mata. Hal ini merupakan respon atas pernyataan Presiden yang menyebutkan bahwa ke depan, Indonesia akan menghadapi krisis pangan. “Saat ini tanda-tanda krisis pangan tersebut sudah semakin terasa,” kata Hermanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juni 2022.

Menurutnya, tanda-tanda krisis pangan tersebut yaitu alih fungsi lahan pertanian, terjadinya perubahan iklim, maraknya produk pangan impor, minimnya alokasi anggaran negara pada sektor pangan, minimnya teknologi pertanian, dan tidak konsistennya penerapan program mewujudkan kedaulatan pangan.

Alih fungsi lahan pertanian, kata Hermanto, menjadi ancaman serius krisis pangan. “Kalau konversi lahan dilakukan besar-besaran, maka luas lahan pertanian pasti akan berkurang, sehingga produktivitas hasil pertanian pun akan turun,” ujarnya.

Ia mengatakan perubahan iklim sulit dikontrol karena faktor perubahan iklim global akibat industri dan efek rumah kaca. “Pemerintah harus kerja keras meminimalisir efek perubahan iklim global dengan cara mewujudkan program Indonesia hijau,” kata Hermanto.

Selanjutnya, produk pangan impor semakin tak terkendali masuk ke pasar domestik demi memenuhi kebutuhan industri. Di saat yang sama, produk pangan domestik tidak terserap oleh industri karena alasan standarisasi produk. “Hal tersebut membuat masyarakat tergantung pada produk pangan impor,” ujarnya.

Menurutnya, rencana anggaran negara Tahun 2023 untuk sektor pangan tersebar pada Kementerian Pertanian Rp 13, 7 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp 6,1 triliun, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rp 6,18 triliun. “Anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menghadapi krisis pangan. Sangat rendah dibandingkan sektor lain yang tidak ada hubungannya dengan pangan,” ucapnya.

Dia mengatakan belanja negara sektor pangan yang minim didominasi untuk daya dukung manajemen. Adapun belanja yang bersentuhan langsung dengan produktivitas pangan sangat rendah. Temuan dan terapan teknologi pertanian, kata Hermanto, belum memadai untuk menjadi daya dukung peningkatan produktivitas dan kualitas produk pangan. “Agenda dan kerja pemerintah serta para pelaku usaha tidak fokus dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Hermanto mendesak pemerintah serius dan punya strategi besar untuk menyelesaikan persoalan krisis pangan. “Terutama dalam hal memperbesar anggaran, mengembangkan teknologi pertanian tepat guna, mendorong produktivitas pangan domestik dan serapannya serta sekuat tenaga mengurangi impor pangan,” ujarnya.

MUTIA YUANTISYA

Baca Juga: Krisis Pangan Dunia, Jokowi Cerita Dihubungi PM yang Minta Minyak Goreng

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Bank Indonesia Ingin Sektor Produktif Diperkuat agar Inflasi Pangan Terkendali

16 jam lalu

Bank Indonesia Ingin Sektor Produktif Diperkuat agar Inflasi Pangan Terkendali

Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menilai pemerintah perlu memperkuat sektor produksi seperti sektor pertanian.


Setelah Sorgum, Kini Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Kelapa Genjah

3 hari lalu

Setelah Sorgum, Kini Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Kelapa Genjah

Presiden Jokowi memulai proyek penanaman 1 juta pohon kelapa genjah, yang diawali di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.


Kementan Bagikan Bibit Kelapa Genjah, Jokowi: Manfaatkan Lahan Tak Produktif

4 hari lalu

Kementan Bagikan Bibit Kelapa Genjah, Jokowi: Manfaatkan Lahan Tak Produktif

Presiden Jokowi mendorong pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif untuk menghadapi krisis pangan yang sedang melanda dunia.


Golkar Jakarta Sowan PKS Bahas Peluang Pemilu 2024 hingga Nasib Jakarta Bukan Ibu Kota

4 hari lalu

Golkar Jakarta Sowan PKS Bahas Peluang Pemilu 2024 hingga Nasib Jakarta Bukan Ibu Kota

DPD Golkar DKI Jakarta sowan ke kantor PKS DKI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Agustus 2022.


Kementerian Pertanian Akui Indonesia Tak Bisa Lepas dari Ancaman Krisis Pangan

5 hari lalu

Kementerian Pertanian Akui Indonesia Tak Bisa Lepas dari Ancaman Krisis Pangan

Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan masih terlampau besar. Kementan menyiapkan mitigasi menghadapi krisis pangan.


Kepala BMKG: Perubahan Iklim Ancam Produktivitas Hasil Panen dan Tangkap Ikan

6 hari lalu

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Ancam Produktivitas Hasil Panen dan Tangkap Ikan

BMKG akan terus berupaya meningkatkan layanan informasi cuaca dan iklim baik untuk kepentingan publik serta untuk kepentingan pengguna khusus.


Moeldoko Sebut 3 Ujian Berat yang Tengah Dihadapi Indonesia, Apa Saja?

8 hari lalu

Moeldoko Sebut 3 Ujian Berat yang Tengah Dihadapi Indonesia, Apa Saja?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi tiga ujian berat. Apa saja 4 ujian yang dimaksud itu?


PLN Petakan Potensi Program Elektrifikasi di Sektor Pertanian, Hemat hingga 80 Persen

8 hari lalu

PLN Petakan Potensi Program Elektrifikasi di Sektor Pertanian, Hemat hingga 80 Persen

PLN telah memetakan potensi program Electrifying Agriculture yaitu di perkebunan sawit hingga peternakan ayam.


Pemilu 2024, KPU Sebut Masih Ada 10 Partai yang Akan Daftar Sepekan ke Depan

9 hari lalu

Pemilu 2024, KPU Sebut Masih Ada 10 Partai yang Akan Daftar Sepekan ke Depan

KPU menyatakan telah menerima konfirmasi dari 10 partai politik yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2024 untuk sepekan ke depan.


12 Partai Sudah Daftar Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024, 9 Partai Dinyatakan Dokumen Lengkap

9 hari lalu

12 Partai Sudah Daftar Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024, 9 Partai Dinyatakan Dokumen Lengkap

Dari 12 partai yang sudah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024, KPU menyatakan 9 partai sudah menyerahkan dokumen lengkap.