BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

Reporter

Editor

Amirullah

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pemecatan 57 pegawai di dekat Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 September 2021. TEMPO/ Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI berencana menggelar unjuk rasa pada Selasa, 28 Juni 2022, sebagai bentuk penolakan terhadap pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan akan ada ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil dalam aksi tersebut. “Untuk aksinya akan kami umumkan nanti teknisnya, yang jelas akan ada ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat sipil,” katanya kepada Tempo, Jumat, 24 Juni 2022.

Melki Sedek mengatakan BEM UI bersama elemen masyarakat akan menagih tuntutan yang telah dibawa pihaknya di aksi 21 Juni 2022. “Di aksi tanggal 21 kemarin, kami berikan waktu 7x24 jam bagi Presiden dan DPR untuk buka draf RKUHP, beri ruang partisipasi bagi masyarakat, dan buang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP,” ujarnya.

Dia mengatakan hingga saat ini, pihaknya masih belum mendapat titik terang dari tuntutan itu. Menurutnya, masyarakat telah bersuara melalui banyak cara, bahkan telah memberi surat desakan untuk membuka draf, audiensi, dan sebagainya.

“Masyarakat tentu sudah dalam kemarahan yang luar biasa, RKUHP ditolak dari 2019 dan bahkan timbulkan korban nyawa di ReformasiDikorupsi. Kami akan salurkan lagi kemarahan ini tidak hanya di Jakarta,” kata Melki Sedek.

Ia mengatakan pihaknya akan menggelar aksi di berbagai titik di Indonesia dan telah melakukan konsolidasi di wilayah masing-masing. “Tanggal 28 Juni 2022 di Jakarta dan di berbagai titik lainnya di Indonesia, di beragam waktu yang berbeda, kami akan tumpahkan kemarahan kami dari tidak dipenuhinya tuntutan kami kemarin,” ujarnya.

Sebelumnya, BEM UI memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo dan DPR dengan menggelar demo lebih besar dari 2019. Ultimatum tersebut berlaku apabila pembahasan RKUHP tak transparan dan masih menyertakan sejumlah pasal bermasalah.

Dalam tuntutannya pada aksi 21 Juni 2022, BEM UI mendesak Presiden dan DPR untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Selain itu, BEM UI menginginkan pembahasan RKUHP dilakukan secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik.

BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.

MUTIA YUANTISYA






Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

2 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

3 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

12 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka, BEM UI dan Fadli Zon Angkat Bicara

1 hari lalu

Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka, BEM UI dan Fadli Zon Angkat Bicara

Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang mengecam penetapan mahasiswa UI yang tewas tertabrak purnawirawan polisi sebagai tersangka.


Mahasiswa UI yang Tewas jadi Tersangka, BEM UI: Seperti Kasus Ferdy Sambo Jilid II

1 hari lalu

Mahasiswa UI yang Tewas jadi Tersangka, BEM UI: Seperti Kasus Ferdy Sambo Jilid II

BEM UI mengecam polisi yang sempat menetapkan Mohammad Hasya, mahasiswa UI yang tewas tertabrak, sebagai tersangka


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.