KPK Periksa Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin di Kasus Ade Yasin

Reporter

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, majelis hakim memvonis Rachmat Yasin dengan hukuman dua tahun delapan bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan. ANTARA/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai saksi di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Kamis 23 Juni 2022 untuk tersangka Ade Yasin. Rachmat diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.

KPK menduga mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ikut terlibat dalam pengaturan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.

"(Rachmat Yasin) Bersedia untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dikonfirmasi, antara lain terkait dugaan adanya pembahasan bersama antara saksi dengan tersangka AY dalam persiapan untuk mengondisikan laporan hasil audit pemeriksaan tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat," kata plt. juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat 24 Juni 2022.

Rachmat Yasin, yang juga merupakan kakak kandung tersangka Ade Yasin, merupakan terpidana perkara penerimaan gratifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor dengan total sekitar Rp8,9 miliar. Saat ini, Rachmt Yasin sedang menjalani hukuman pidana penjara atas perkaranya di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor TA 2021, KPK telah memeriksa Ade Yasin, Rabu (22/6), dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka pegawai BPK Perwakilan Jabar/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM) dan kawan-kawan.

Ali mengatakan tim penyidik mendalami keterangan Ade Yasin soal adanya arahan ke beberapa SKPD di Pemkab Bogor yang dijadikan sebagai obyek audit pemeriksaan oleh tersangka Anthon dan kawan-kawan untuk memanipulasi data-data keuangan.

"Pendalaman juga terkait dugaan kesepakatan hasil kesimpulan hasil audit menjadi tidak ada temuan," ujarnya.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka, dimana empat di antaranya merupakan tersangka pemberi suap, yakni Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Ihsan Ayatullah (IA), dan Rizki Taufik (RT).

Sementara empat tersangka lain selaku penerima suap ialah Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jabar/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jabar/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

KPK menduga suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut bertujuan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Selain itu, selama proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang lagi oleh Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam kepada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar.






Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

15 jam lalu

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

KPK memberi penjelasan soal alasan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK


KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

17 jam lalu

KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

KPK memeriksa GM Legal and Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hemeily sebagai saksi untuk tersangka tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Rich


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

23 jam lalu

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

1 hari lalu

Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan di kasus dugaan pelanggaran etik.


KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

1 hari lalu

KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan.


Warga Perumahan Sentul City Gugat Bupati Bogor soal Prasarana Sarana dan Utilitas

1 hari lalu

Warga Perumahan Sentul City Gugat Bupati Bogor soal Prasarana Sarana dan Utilitas

Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Perumahan Sentul City masih dikuasai pengembang dan tidak kunjung diserahkan ke negara.


Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

1 hari lalu

Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

Agar misi ini berhasil, kata Firli Bahuri, anggota G20 harus memperkuat kerja sama.


Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

1 hari lalu

Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

Lili Pintauli Siregar disebut harus menghadiri aca G20 sehingga sidang kode etik harus ditunda hingga pekan depan.


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

1 hari lalu

KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

Lili Pintauli Siregar memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum KPK dalam menjalani sidang etik oleh Dewas KPK.