Ketika Megawati Ungkit Lagi Wacana Amandemen UUD 1945 di Rakernas PDIP

Reporter

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam penutupan Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali menyinggung kembali wacana amandemen UUD 1945 dalam agenda rapat kerja nasional (Rakernas) partainya yang digelar pada 21-23 Juni 2022.

Megawati menilai amandemen konstitusi perlu dilakukan sekali lagi untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan haluan negara. Namun, ia mengaku heran karena wacana amandemen tersebut menuai kontroversi.

"Orang baru minta satu kali amandemen dan tidak ada sembunyi, MPR harus naik lagi jadi tertinggi. Halah, gitu aja ribut toh yo," tuturnya dalam acara penutupan Rakernas PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Kamis, 23 Juni 2022.

PDIP, kata Megawati, menginisiasi amandemen terbatas itu karena menganggap perlunya haluan negara untuk menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Megawati mencontohkan, negara maju seperti Cina sudah memproyeksikan arah pembangunan mereka untuk 100 tahun ke depan.

"Dan kemarin lagi ketika merayakan 100 tahun partainya, sudah diproyeksikan lagi untuk 100 tahun berikutnya. Hebat banget. Jadi para pemimpinnya itu bisa sangat mengerti kemana tujuannya. Apa kita tidak mau mengalami hal seperti itu? Satu abad, dua abad, tiga abad, empat abad, hingga lima abad?," ujar Megawati.

Kendati memuji Cina, Megawati menegaskan bukan berarti ia ingin mengekor negara komunis. "Nanti kalau saya bicara Tiongkok, ada yang bilang mau mencontoh komunis, tidak. Ini sebagai pelajaran saja bagaimana bangsa itu sudah memproyeksikan (arah pembangunan) satu abad," ujar dia.

Agenda amandemen terbatas merupakan salah satu rekomendasi Kongres V PDIP pada 2019 lalu. Wacana tersebut sempat bergulir di MPR, namun mendapat banyak penolakan karena publik khawatir agenda itu akan melebar hingga mengubah masa jabatan presiden. Wacana amandemen pun gugur dilakukan periode ini. PDIP juga memutuskan balik badan dari agenda amandemen.

"Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah kepada Tempo, Kamis, 17 Maret 2022.

Basarah menyatakan saat ini partai politik juga sudah mulai sibuk menyiapkan diri menyongsong pemilu serentak 2024. Karena itu, Basarah menilai mereka tak akan fokus pada amandemen UUD 1945.

"Namun demikian, MPR tetap berkomitmen terus membahas PPHN tersebut agar dapat direkomendasikan pada MPR periode berikutnya," kata Basarah.

DEWI NURITA






Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

10 jam lalu

Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

Dalam rilis survei terbarunya, LSI Denny JA menyebut poros ketiga menjelang Pilpres 2024 hingga kini belum terbentuk karena masih terlihat rumit.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

13 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.


Menanti Poros Ketiga Pilpres 2024, Penantang Dominasi PDIP

1 hari lalu

Menanti Poros Ketiga Pilpres 2024, Penantang Dominasi PDIP

Poros Ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan dibentuk oleh Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat. Ketiganya memiliki visi yang sama.


Pengamat Melihat NasDem, Demokrat, PKS Punya Keinginan Sama Lawan Dominasi PDIP di Pilpres

2 hari lalu

Pengamat Melihat NasDem, Demokrat, PKS Punya Keinginan Sama Lawan Dominasi PDIP di Pilpres

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai NasDem, PKS, dan Demokrat memiliki kesamaan kepentingan untuk berkoalisi.


Gaduh Penutupan Holywings, Ekonom: Pisahkan Masalah Izin dan Urusan Etika Usaha

2 hari lalu

Gaduh Penutupan Holywings, Ekonom: Pisahkan Masalah Izin dan Urusan Etika Usaha

Ekonom meminta kasus penutupan Holywings mengatakan izin usaha memang tidak mudah meski pemerintah berupaya memudahkannya.


Puan Maharani Diminta Megawati Rajin Keliling Daerah

2 hari lalu

Puan Maharani Diminta Megawati Rajin Keliling Daerah

Puan menyebut, ia menggantikan kebiasaan Megawati agar tidak lagi berkeliling, karena kondisi sang ibu sudah tidak memungkinkan untuk aktif ke bawah.


Mahfud Md Sebut Presiden Jokowi Telah Kantongi Nama Menpan RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut Presiden Jokowi Telah Kantongi Nama Menpan RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden Jokowi disebut telah memiliki penilaian untuk sosok Menpan RB baru yang akan menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.


Laskar Ganjar-Puan Sebut PDIP Pantas Bersyukur Punya Kader Ideologis dan Biologis

2 hari lalu

Laskar Ganjar-Puan Sebut PDIP Pantas Bersyukur Punya Kader Ideologis dan Biologis

LGP sebut PDIP patut bersyukur memiliki kader ideologis dan biologis. Dia optimis partai itu bisa memenangi Pemilu dan Pilpres yang mendalami konsep Trisakti Soekarno.


Nama Mardani H Maming Muncul di BAP Henry Soetio, Disebut Terima Uang Rp 2 Miliar Sebelum Jadi Bupati

2 hari lalu

Nama Mardani H Maming Muncul di BAP Henry Soetio, Disebut Terima Uang Rp 2 Miliar Sebelum Jadi Bupati

Direktur Utama PT PCN Henry Soetio, pernah menyetorkan dana Rp 2 miliar melalui tim sukses Mardani H Maming untuk Pilkada Tanah Bumbu.