Yayasan Lentera Anak Dorong Pemerintah Sahkan Revisi PP Soal Produk Tembakau

Editor

Febriyan

Jumat, 24 Juni 2022 04:59 WIB

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) melakukan aksi parade mural di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Aksi tersebut menyatakan desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan revisi PP 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencapai target penurunan prevalensi perokok anak. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan para pemangku kewajiban lagi-lagi didorong untuk melakukan upaya perlindungan hak kesehatan anak dengan segera menyelesaikan dan melakukan pengesahan terhadap proses Revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Desakan ini dilakukan oleh Yayasan Lentera Anak (Lentera Anak Foundation).

"Proses revisi itu sudah sangat lama, dari tahun 2018, sampai sekarang sudah 5 tahun. Dan itu tidak ada progres." kata Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, saat melakukan diskusi virtual bersama Tempo, Kamis, 23 Juni 2022.

Pemberlakuan revisi terhadap PP 109/2012 dinilai Lisda akan sangat membantu untuk melindungi anak-anak terutama dari kenaikan perokok anak.

Ia mengatakan mengonsumsi rokok bukan hanya sebatas membahayakan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi bagi keluarga.

Mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lisda mengatakan, perokok dari keluarga miskin menaruh pembelian rokok menjadi hal kedua yang harus dibeli setelah beras. 

Hal itu tentu mempengaruhi perkembangan anak dari segi pemenuhan pendidikan yang layak dan pemenuhan makanan sehat.

"Jadi ini sangat berhubungan erat masalah konsumsi rokok dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia," ujarnya.

"Karena mereka melihat orang-orang dewasa merokok yang harusnya menjadi role model mereka," tambah Lisda.

Lisda menjelaskan terdapat beberapa substansi diangkat pada revisi PP 109/2012 yang sudah tidak mengakomodasi dinamika persoalan rokok saat ini dan perlu segera mendapatkan perbaikan.

Pertama pengendalian terhadap iklan rokok di tempat perbelanjaan maupun internet yang semakin marak. Bahkan, tayangannya pun tidak ada batasan waktu.

"Di Indonesia tidak ada peraturan tentang itu, kalau di TV dan di media cetak itu ada Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Pers kan," ujarnya.

Kedua mengenai perluasan besar peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok (PHW) dari yang hanya sebesar 40 persen pada bungkus di bagian belakang dan bagian depan menjadi 90 persen. Besaran PHW 40 persen dinilai terlalu kecil dibanding standard Internasional yang angka efektifitas minimumnya besaran di 80 persen.

"Perluasan kesehatan peringatan kesehatan bergambar dari 40 menjadi 90%, jadi dibesarkan. Karena yang efektif itu minimal 80%," ujar Lisda.

Ketiga, peringatan rokok elektronik dan tembakau yang dipanaskan. Data menunjukan penggunanya semakin meningkat, padahal bahayanya sama saja. Menurut data terjadi peningkatan hingga sepuluh kali lipat terhadap pengguna rokok elektronik, dari 0,3 persen menjadi 3 persen. Keempat, larangan penjualan batangan dan penguatan pengawasan.






Bahlil: Foxconn Ingin Investasi di Pengembangan Smart City IKN Nusantara

6 jam lalu

Bahlil: Foxconn Ingin Investasi di Pengembangan Smart City IKN Nusantara

Bahlil Lahadalia mengatakan Foxconn berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

16 jam lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

19 jam lalu

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

Peserta yang lolos program pendaftaran Kartu Prakerja akan memperoleh bantuan Rp 3,55 juta.


Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

1 hari lalu

Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

178 SHM yang dahulu dibagikan Presiden Jokowi di Istana Bogor dibatalkan karena masuk dalam objek sitaan Tim Satgas BLBI. Tengah diusut Bareskrim.


Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

1 hari lalu

Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa tanah mereka yang didapat dari redistribusi lahan eks HGU diambil oleh Satgas BLBI


Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

2 hari lalu

Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

Surya Paloh mengaku menyodorkan beberapa nama capres kepada Presiden Jokowi untuk cegah polarisasi


Top 3 Dunia: Restoran Pengganti McDonald's di Rusia Catat Rekor Penjualan

2 hari lalu

Top 3 Dunia: Restoran Pengganti McDonald's di Rusia Catat Rekor Penjualan

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 23 Juni 2022 diawali oleh restoran pengganti McDonald's di Rusia menorehkan rekor penjualan pada hari pertama beroperasi


BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

2 hari lalu

BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

Pemanggilan BEM KM Unand oleh Polda Sumbar dianggap membahayakan kebebasan berbicara dan berekspresi.


Rakernas PDIP Tak Umumkan Capres, Pengamat: Memberikan Kesempatan ke Puan Maharani

2 hari lalu

Rakernas PDIP Tak Umumkan Capres, Pengamat: Memberikan Kesempatan ke Puan Maharani

Megawati dianggap sedang memberikan kesempatan kepada Puan Maharani dengan tidak mengeluarkan nama capres pada Rakernas PDIP.


Posisi Duduk Jokowi di Depan Megawati Dipersoalkan, Ini Penjelasan PDIP

2 hari lalu

Posisi Duduk Jokowi di Depan Megawati Dipersoalkan, Ini Penjelasan PDIP

Politikus PDIP Bambang Pacul menanggapi ramainya pemberitaan soal posisi duduk Jokowi di depan Megawati beberapa waktu lalu.