Yayasan Lentera Anak Dorong Pemerintah Sahkan Revisi PP Soal Produk Tembakau

Editor

Febriyan

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) melakukan aksi parade mural di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Aksi tersebut menyatakan desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan revisi PP 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencapai target penurunan prevalensi perokok anak. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan para pemangku kewajiban lagi-lagi didorong untuk melakukan upaya perlindungan hak kesehatan anak dengan segera menyelesaikan dan melakukan pengesahan terhadap proses Revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Desakan ini dilakukan oleh Yayasan Lentera Anak (Lentera Anak Foundation).

"Proses revisi itu sudah sangat lama, dari tahun 2018, sampai sekarang sudah 5 tahun. Dan itu tidak ada progres." kata Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, saat melakukan diskusi virtual bersama Tempo, Kamis, 23 Juni 2022.

Pemberlakuan revisi terhadap PP 109/2012 dinilai Lisda akan sangat membantu untuk melindungi anak-anak terutama dari kenaikan perokok anak.

Ia mengatakan mengonsumsi rokok bukan hanya sebatas membahayakan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi bagi keluarga.

Mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lisda mengatakan, perokok dari keluarga miskin menaruh pembelian rokok menjadi hal kedua yang harus dibeli setelah beras. 

Hal itu tentu mempengaruhi perkembangan anak dari segi pemenuhan pendidikan yang layak dan pemenuhan makanan sehat.

"Jadi ini sangat berhubungan erat masalah konsumsi rokok dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia," ujarnya.

"Karena mereka melihat orang-orang dewasa merokok yang harusnya menjadi role model mereka," tambah Lisda.

Lisda menjelaskan terdapat beberapa substansi diangkat pada revisi PP 109/2012 yang sudah tidak mengakomodasi dinamika persoalan rokok saat ini dan perlu segera mendapatkan perbaikan.

Pertama pengendalian terhadap iklan rokok di tempat perbelanjaan maupun internet yang semakin marak. Bahkan, tayangannya pun tidak ada batasan waktu.

"Di Indonesia tidak ada peraturan tentang itu, kalau di TV dan di media cetak itu ada Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Pers kan," ujarnya.

Kedua mengenai perluasan besar peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok (PHW) dari yang hanya sebesar 40 persen pada bungkus di bagian belakang dan bagian depan menjadi 90 persen. Besaran PHW 40 persen dinilai terlalu kecil dibanding standard Internasional yang angka efektifitas minimumnya besaran di 80 persen.

"Perluasan kesehatan peringatan kesehatan bergambar dari 40 menjadi 90%, jadi dibesarkan. Karena yang efektif itu minimal 80%," ujar Lisda.

Ketiga, peringatan rokok elektronik dan tembakau yang dipanaskan. Data menunjukan penggunanya semakin meningkat, padahal bahayanya sama saja. Menurut data terjadi peningkatan hingga sepuluh kali lipat terhadap pengguna rokok elektronik, dari 0,3 persen menjadi 3 persen. Keempat, larangan penjualan batangan dan penguatan pengawasan.






Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

46 menit lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

47 menit lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

2 jam lalu

RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel, meski kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

2 jam lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

3 jam lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

3 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27 persen. Tertinggi di dunia.


Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

3 jam lalu

Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 bisa mencapai 4,5-5,3 persen.


Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

3 jam lalu

Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

Jokowi menyebut dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

3 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.