KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru di Kasus Suap Dana PEN

Reporter

Tersangka mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto bersiap meninggalkan gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022. Nama Ardian terseret kasus ini karena diduga menerima suap 131.000 dolar Singapura atau setara Rp 1,5 miliar dari Bupati Kolaka Timur Andi menjelang tutup tahun 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru di kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau dana PEN. Keduanya adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Sukarman Loke dan wiraswasta LM Rusdianto Emba. “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di kantornya, Jakarta Seletan, Kamis, 23 Juni 2022.

KPK  menduga kedunya menerima suap bersama dengan eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri M. Ardian Noervianto. Uang diterima untuk mengurus pengajuan dan PEN Kolaka Timur tahun 2021.

Kasus bermula ketika Bupati Kolaka Timur Andi Merya sedang mencari dana segar melalui pinjaman PEN daerah. Merya menghubungi Rusdianto Emba yang dikenal punya banyak koneksi.

Rusdianto kemudian mencari akses ke pejabat di Kemendagri melalui Sukarman Loke dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M. Syukur. Syukur kebetulan teman Ardian di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Dari perkenalan itu, Ardian melalui Syukur menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan rekomendasi plafon pinjaman Rp 151 miliar untuk Kolaka Timur dengan syarat fee tiga persen. Pemberian dilakukan secara dicicil Rp 1,5 miliar sebelum pengajuan dan sisanya setelah dikabulkan.

Ardian Noervianto menerima Rp 1,5 miliar dalam bentuk Sin$ 131 ribu dari Andi Merya melalui perantara pada 21 Juni 2021. Selain uang itu, jaksa mendakwa Sukarman dan Syukur turut menerima uang dari Andi Merya secara bertahap melalui transfer.

Jumlah dana PEN seluruhnya yang mereka bertiga terima adalah Rp 2,405 miliar. Setelah menerima uang itu, Ardian menandatangani surat yang berisi pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dipertimbangkan dapat menerima pinjaman paling besar Rp 151 miliar.

Baca Juga: KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kemendagri: Kembali PPKM Level 1, Jabodetabek Telah Lewati Puncak Omicron BA.4 dan BA.5

11 jam lalu

Kemendagri: Kembali PPKM Level 1, Jabodetabek Telah Lewati Puncak Omicron BA.4 dan BA.5

Kemendagri menyatakan status Jabodetabek kembali ke level PPKM Level 1. Telah lewati puncak Omicron BA4 dan BA5.


Jabodetabek Batal PPKM Level 2, Balik Level 1: Kasus Landai Jadi Alasan

14 jam lalu

Jabodetabek Batal PPKM Level 2, Balik Level 1: Kasus Landai Jadi Alasan

Penetapan Jabodetabek PPKM level 2 dilakukan Rabu kemarin. Diubah dalam sehari menjadi level 1.


Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

14 jam lalu

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

KPK memberi penjelasan soal alasan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK


KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

16 jam lalu

KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

KPK memeriksa GM Legal and Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hemeily sebagai saksi untuk tersangka tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Rich


Kemendagri Batalkan PPKM Level 2 di Jabodetabek, Jakarta Tetap PPKM Level 1

17 jam lalu

Kemendagri Batalkan PPKM Level 2 di Jabodetabek, Jakarta Tetap PPKM Level 1

Pembatalan PPKM Level 2 di Jabodetabek itu tertuang dalam dokumen Instruksi Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022.


Kemendagri Pastikan Pj Gubernur Aceh Sudah Sesuai Prosedural

20 jam lalu

Kemendagri Pastikan Pj Gubernur Aceh Sudah Sesuai Prosedural

Achmad Marzuki bukan lagi Anggota TNI aktif


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

22 jam lalu

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

1 hari lalu

Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan di kasus dugaan pelanggaran etik.


KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

1 hari lalu

KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan.


Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

1 hari lalu

Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

Mendagri Tito Karnavian akan melantik mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.