Saran Pengamat Jika PDIP Ingin Menggandeng Basis Suara Massa Islam di Pemilu 2024

Reporter

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyarankan PDI Perjuangan (PDIP) mesti mengakrabkan komunikasi dengan organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, kedekatan itu mesti kepada struktural pengurus besarnya maupun basis massa.

“PDIP meminta dukungan kepada NU dan Muhammadiyah ini kan sudah terjadi pada setiap pilpres, di mana capres-capres itu sering silaturahmi ke NU dan Muhammadiyah telah dilakukan Jokowi dan Prabowo,” ujarnya saat dihubungi, Kamis, 23 Juni 2022.

Menurut Ujang, setidaknya langkah itu bisa mengasosiasikan diri bahwa PDIP dekat dengan dua organisasi massa tersebut. Pendekatan PDIP juga mesti mulai dari pengurus wilayah sampai dengan pengurus pusat.

Partai yang identik dengan NU, kata Ujang, adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab partai tersebut juga berasal dari bentukan NU terdahulu.

“Tapi memang persoalannya hari ini sedang tidak akrab PKB dengan NU itu. Paling tidak setengah saat ini, PKB ini setengah representasi dari NU,” katanya.

Persoalan kerengganan hubungan dengan PKB, Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf membantah. Mengingat Cak Imin pernah mengunggah desain kaus beberapa waktu lalu di Instagram pribadinya soal NU struktural dan kultural.

Selain itu, kata Ujang, organisasi Muhammadiyah juga perlu didekati dari pengurus pusatnya. Pengurus daerah pun tidak boleh luput, termasuk juga kelompok-kelompok perempuannya yang ikut berpengaruh.

“Ini adalah cara bagaimana mengidentifikasi diri dengan ormas-ormas termasuk dengan ormas Muhammadiyah,” katanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membuka peluang berkoalisi dengan lima partai lain. Partai yang disebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Dengan PAN misalnya karena kan basisnya Muhammadiyah, kemudian dengan PKB, PPP, Golkar, Gerindra,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Sementara itu, kata Hasto, dia masih belum tegas menjawab bakal berminat berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ketika ditanya peluang dengan PKS yang juga berbasis massa Islam seperti PKB dan PPP, dia tegas mengatakan tidak.

“Kalau dengan PKS tidak,” katanya.

FAIZ ZAKI | DEWI NURITA

Baca: Buka Peluang Koalisi dengan PKB, PDIP Sebut Cak Imin Dekat dengan Megawati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Demokrat Sudah Komunikasi Erat dengan Partai Lain: Mengarah Koalisi

9 menit lalu

Demokrat Sudah Komunikasi Erat dengan Partai Lain: Mengarah Koalisi

Di Partai Demokrat, kata dia, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY memimpin sendiri proses pembentukan koalisi.


Dapat PMN Rp 4,1 Triliun, PT KAI Kebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

8 jam lalu

Dapat PMN Rp 4,1 Triliun, PT KAI Kebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Direktur PT KAI menyatakan PMN akan sangat membantu keberlangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang ditargetkan beroperasi pada Juni 2023.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

11 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

11 jam lalu

Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

Dalam rilis survei terbarunya, LSI Denny JA menyebut poros ketiga menjelang Pilpres 2024 hingga kini belum terbentuk karena masih terlihat rumit.


KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

12 jam lalu

KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

KPU meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di TPS lebih cepat


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

13 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

14 jam lalu

Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

PKS optimistis gugatannya bisa menurunkan Presidential Threshold di rentang 7-9 persen.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

14 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

15 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Pengamat Politik Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Buat Koalisi Baru

18 jam lalu

Pengamat Politik Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Buat Koalisi Baru

Pengamat menganggap tidak perlu berlama-lama menunggu deklarasi koalisi poros baru. Momentum saat ini untuk berkoalisi jangan sampai terlambat.