Dewan Pers dan Polri Buat Program Edukasi Cegah Polarisasi Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers dan Polri sepakat membuat nota kesepahaman untuk memberikan pendidikan literasi tentang politik sehat kepada masyarakat di Pemilu 2024. Kedua institusi ini bakal membuat program bersama berupa pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi pencegahan polarisasi Pemilu 2024 

“Tantangan ke depan yang akan kita hadapi membutuhkan kesepahaman tentang pemberitaan dan cooling system yang saat ini dilaksanakan Polri," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya, Kamis, 23 Juni 2022.

Sigit menjelaskan, potensi polarisasi melalui politik identitas kerap muncul dalam pemilu. Jika hal tersebut sampai terjadi, Listyo khawatir dapat memecah belah persatuan. Untuk itu pihaknya membutuhkan upaya mengurangi potensi-potensi perpecahan, salah satunya melalui pemberitaan.

“Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan mendukung kemitraan antara pers atau rekan-rekan media dan kepolisian. Kita sama-sama selalu berada di lapangan dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," kata Sigit. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, menjelaskan institusinya memiliki keinginan yang sama dengan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024. Azra mengatakan Dewan Pers ingin menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial dan berharap masyarakat tidak terpecah belah.

Ia mengimbau kepada para jurnalis tidak memakai diksi atau pilihan kata yang sensitif dalam pemberitaan, sehingga berpotensi memecah belah masyarakat. 

Lebih lanjut, Azra juga menginginkan adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong. “Kita minta pelayanan yang diberikan berdasarkan pada jurnalisme terverifikasi. Bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," kata Azra.

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Ditanya Soal Koalisi, Sekjen Nasdem: Politik Ini Dikelola Secara Maraton Bukan Sprint

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

9 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

11 jam lalu

KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

KPU meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di TPS lebih cepat


Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

12 jam lalu

Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) merilis laporan perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di papua, selain jaringannya kuat juga berlapis-lapis.


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

12 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

13 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

18 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

19 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Namanya Dijadikan Nama Awards, Siapakah Hoegeng?

1 hari lalu

Namanya Dijadikan Nama Awards, Siapakah Hoegeng?

Hoegeng selalu memposisikan sebagai polisi yaitu untuk melayani, mengayomi, melindungi


Listyo Sigit Sebut Polri Kedepankan Pencegahan dalam Pelihara Kamtibmas

1 hari lalu

Listyo Sigit Sebut Polri Kedepankan Pencegahan dalam Pelihara Kamtibmas

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif


Jokowi Ingatkan Kinerja Polri yang Belum Presisi: Saya Ikuti Pemberitaan Media

1 hari lalu

Jokowi Ingatkan Kinerja Polri yang Belum Presisi: Saya Ikuti Pemberitaan Media

Jokowi menyebut setiap kecerobohan sekecil apapun di lapangan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.