Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Djarot Kembali Kritik Anies Baswedan, Kali Ini Soal Polusi Udara di DKI Jakarta

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Djarot Saiful Hidayat menunjukkan minyak kelapa olahan pada acara Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Djarot Saiful Hidayat menunjukkan minyak kelapa olahan pada acara Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini dia menyoroti soal polusi udara di ibu kota yang sempat disebut sebagai kota dengan udara terkotor di dunia. 

Djarot awalnya minta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies mengevaluasi keberhasilan program untuk rakyat. Dia menilai momentum ulang tahun DKI Jakarta harus menjadi ajang introspeksi bagi Anies.

"Termasuk dalam ulang tahun itu, kan, harus introspeksi, harus mengevaluasi, apa yang sudah dilakukan oleh Jakarta, apa yang sudah dinikmati oleh rakyat. Apakah janji-janji program pemerintah DKI waktu kampanye itu terwujud?," kata Djarot di sela-sela Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Djarot, ada beberapa program Anies yang masih belum tereksekusi dengan baik. Dia menyatakan Rakyat Jakarta justru memperoleh kado pahit saat HUT ke-495 DKI Jakarta.

"Kita mendapatkan kado, misalnya, kita kaget, Jakarta menjadi kota yang tingkat polusi yang tinggi se-Asia apa ya, sedunia. Kalau begitu ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Contoh, ada berapa ruang terbuka hijau," kata Djarot.

Djarot pun mengkritisi penggunaan kata untuk tema HUT Ibu Kota. Sebab, kata Djarot, kata yang dipakai sebagai moto perayaan ultah tidak cocok dengan Betawi karena acara memakai diksi kolaborasi, akselerasi, dan elevasi.

"Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-495 Jakarta, yang sekarang berganti istilahnya hajatan Jakarta, tetapi motonya ini, kok enggak cocok sama Betawi, ya. Bahasanya ada kolaborasi, ada akselerasi, ada elevasi," kata Djarot.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu juga menyatakan acara ultah DKI Jakarta seharusnya memakai diksi sederhana yang bisa dipahami semua kalangan.

"Toh, ultah Jakarta menjadi momen perayaan untuk rakyat. Ini yang punya hajatan, kan, rakyat. Nah, rakyat seharusnya paham, ya. Apa, sih, kolaborasi itu? Oh, gotong royong, kan, begitu ya. Apa, sih, akselerasi itu, oh percepatan. Kan, begitu, ya. Elevasi itu apa, bahasa Betawinya. Apa maknanya? Anda enggak tahu, peningkatan kayak elevator begitu, ya. Peningkatan," kata Djarot.

DKI Jakarta memang sempat menyandang predikat sebagai kota dengan tingkat pencemaran udara terburuk di dunia pada 16 Juni lalu. Indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 160 US Air Quality Index (AQI US). 

Konsentrasi PM2.5 di udara Jakarta 14.4 kali berada di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO pada pagi hari, 16 Juni itu. Jakarta terpaut 7 poin lebih tinggi dari Riyadh, Arab Saudi yang menduduki peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk 153 AQI US. Sementara, Santiago, Cile berada di peringkat ketiga kota terpolutan di dunia dengan angka 152 AQI US. 

Pada Selasa kemarin, Djarot Saiful Hidayat juga mengkritik pemerintahan Anies Baswedan soal peningkatan angka kemiskinan di DKI Jakarta. Bahkan, dia berani sesumbar bahwa hal itu tak akan terjadi jika dirinya dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenangkan Pilkada 2017. 

Baca: Pilpres 2024 Tanpa Jokowi, Djarot PDIP Sebut Lapangan Lebih Bebas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

38 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

54 menit lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.


54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), bersama Ketua DPP Puan Maharani (kiri), Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Prananda Prabowo (kanan) yang juga anak-anaknya berpegangan tangan saat berfoto bersama dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Rakernas III PDI Perjuangan itu menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal seperti visi-misi Capres-Cawapres dari PDIP, dan memerintahkan seluruh kader Partai menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. TEMPO/M taufan Rengganis
54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.


Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

17 jam lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

19 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

23 jam lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

23 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.