Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berorasi di depan peserta aksi May Day Fiesta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, JakartaPartai Buruh bersama serikat buruh dan petani menolak revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya akan melakukan judicial review secara formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi pada pekan ini.

“Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.

Said Iqbal menjelaskan sejumlah alasan terkait penolakan Undang-Undang itu. Pertama, revisi UU PPP dianggap intrik politik dari pemerintah dan DPR untuk pembenaran dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Kedua, revisi UU PPP dinilai mengulang lagi metode pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selain penuntasannya kejar tayang dan minim partisipasi publik, proses revisinya pun hanya menghabiskan waktu 10 hari saja.

“Bagaimana mungkin ibu dari sebuah Undang-Undang dibuat hanya 10 hari? Padahal Undang-Undang ini adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang,” kata Iqbal.

Ketiga, Iqbal memaklumi bahwa Ketua Panitia Kerja Badan Legislasi dan anggotanya adalah orang-orang yang membahas Omnibus Law yang dinyatakan cacat formil. Sehingga Iqbal tidak merasa heran soal itu.

Keempat, revisi UU PPP dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya adalah ada satu pasal yang menyatakan dalam waktu 2x7 hari setelah sidang paripurna, sebuah produk Undang-Undang bisa dilakukan perbaikan.

Selanjutnya: Ada sejumlah pasal yang diduga berubah






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

11 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

2 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

2 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

3 hari lalu

Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

Partai Buruh menilai kriminalisasi terhadap petani mesti dihentikan. Sebab, mereka menyuarakan keresahan yang dialami petani selama ini.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

4 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

6 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

8 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.