Desak Pengesahan UU PPRT, Koalisi: Bukan Sesuatu yang Harus Ditakutkan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Koalisi Sipil Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT, Eva Kusuma Sundari, mengklaim bahwa pemerintah mendukung penuh terbitnya regulasi ini. Menurut dia, pemerintah pun sudah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk pengesahan beleid ini.

"Mereka (pemerintah) menunggu proses finalisasi di DPR," kata Eva yang juga mantan anggota DPR ini, dalam diskusi virtual, Minggu, 19 Juni 2022.

Pernyataan ini disampaikan Eva di tengah proses pengesahan beleid ini yang sudah terkatung-katung selama belasan tahun, salah satunya karena masih adanya penolakan. Eva menyebut beleid ini sebenarnya sangat mendukung berbagai skema perlindungan sosial yang diatur di regulasi lain.

Mulai dari UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu tentang pengentasan kemiskinan, hingga UU Kesehatan, yang akan sangat terbantu dengan UU PPRT ini. "Ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan, malah justru harus didukung. Gak ada yang perlu dikhawatirkan dari UU ini," ujarnya.

Rancangan UU PPRT pertama kali diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 2004, tapi sampai sekarang masih belum menemukan jalannya untuk jadi payung hukum bagi para pekerja rumah tangga. Meski belakangan sudah masuk ke Prolegnas Prioritas, namun nasibnya masih juga tak jelas.